Teras News — Jutaan warga di berbagai wilayah Indonesia terpaksa menanggung gangguan aktivitas harian akibat pemadaman listrik bergilir yang belakangan kembali muncul. Mulai dari usaha kecil yang terhenti, peralatan rumah tangga yang rusak, hingga kegiatan belajar anak yang terganggu — keluhan warga soal pemadaman listrik terus mengalir.
Kondisi itu memantik kemarahan anggota Komisi VI DPR, Rivqy Abdul Halim. Politikus yang akrab disapa Gus Rivqy ini secara tegas menyatakan ketidakpuasannya atas kebijakan pemadaman listrik bergilir yang masih diberlakukan di sejumlah daerah.
“Tidak boleh lagi terjadi,” kata Gus Rivqy, seperti dikutip Sindonews.
Baca Juga:
Komisi VI DPR Minta PLN Bertanggung Jawab
Komisi VI DPR membidangi urusan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk PT PLN (Persero) selaku perusahaan negara yang memonopoli distribusi listrik nasional. Sikap keras dari anggota komisi ini mencerminkan tekanan politik yang makin kuat terhadap PLN untuk segera menyelesaikan masalah pasokan dan distribusi listrik di lapangan.
Pemadaman listrik bergilir umumnya dilakukan PLN ketika pasokan daya tidak mencukupi kebutuhan, baik akibat gangguan pembangkit, kekurangan bahan bakar, maupun beban puncak yang melampaui kapasitas jaringan. Wilayah di luar Jawa kerap menjadi yang paling terdampak karena infrastruktur kelistrikannya belum sekuat di Pulau Jawa.
Tekanan dari DPR ini muncul di tengah harapan publik agar gangguan listrik tidak lagi menjadi masalah berulang yang tak kunjung tuntas. Publik kini menunggu langkah nyata dari PLN dan pemerintah untuk menjawab desakan tersebut.
Editor: Surya Dharma
