Teras News — Jumat (8/5/2026) pagi, ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari 33 perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Ponorogo turun ke jalan. Mereka menyebar ke delapan titik tempat penampungan sementara (TPS) sampah untuk kerja bakti dalam program Jumat Korve. Plt Bupati Lisdyarita memimpin langsung peninjauan ke salah satu TPS yang masuk daftar, yakni TPS Tambakbayan.
“Ponorogo sedang darurat sampah, kita harus bijak mengelolanya,” kata Lisdyarita, yang akrab disapa Bunda Lis.
TPS Tambakbayan dipilih bukan tanpa alasan. Kapasitasnya yang besar membuat lokasi ini dinilai layak dikembangkan menjadi pusat daur ulang sekaligus pusat pengolahan termal. Bunda Lis berencana memasang insinerator di sana, yaitu alat yang bekerja dengan suhu tinggi untuk menguraikan, menyusutkan volume, atau memusnahkan limbah secara cepat tanpa perlu mengangkutnya lagi ke tempat lain.
Baca Juga:
Sampah Masuk ke TPS Tambakbayan Tidak Boleh Keluar Lagi
Penegasan itu disampaikan langsung oleh Bunda Lis di lokasi. “Sampah yang masuk ke TPS Tambakbayan tidak boleh lagi keluar,” jelasnya. Pernyataan itu menggambarkan perubahan besar yang ingin diwujudkan: bukan lagi sistem kumpul-angkut-buang yang selama ini berjalan, melainkan pengolahan di tempat hingga tuntas.
Pemkab Ponorogo mendorong perubahan kebiasaan mulai dari tingkat rumah tangga. Warga dan perkantoran diminta memilah sampah sebelum dibuang, memisahkan sampah organik dari anorganik. “Mari bersama-sama bijak mengelola sampah. Kita pilah mulai dari rumah masing-masing, memisahkan sampah organik dan anorganik,” ungkap Bunda Lis.
Bagi warga Ponorogo, perubahan ini menyentuh rutinitas harian. Kebiasaan membuang sampah tanpa pemilahan harus bergeser. Pemkab berharap tekanan terhadap TPS dan tempat pemrosesan akhir (TPA) bisa berkurang jika penanganan sudah dimulai dari sumbernya.
DLH: Pengelolaan Sampah Harus dari Hulu ke Hilir
Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ponorogo, Sapto Djatmiko Tjipto Rahardjo, menyebut penanganan sampah tidak bisa hanya bertumpu pada pemerintah. “Produksi sampah itu berada di rumah tangga, kantor, toko atau tempat usaha lainnya,” kata Sapto.
Menurutnya, sistem pengolahan komunal berbasis pemberdayaan masyarakat sudah tidak bisa ditunda lagi. Kompos dari sampah organik dan daur ulang sampah anorganik bernilai ekonomis menjadi dua jalur utama yang ia dorong agar beban TPA tidak terus menumpuk. “Perlu gotong royong karena pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha memiliki hak serta kewajiban dalam pengelolaan sampah secara sistematis,” ujarnya.
Bunda Lis sendiri merupakan bupati perempuan pertama dalam sejarah Ponorogo. Program Jumat Korve yang mengerahkan ASN lintas perangkat daerah ini menjadi salah satu gebrakan awal masa kepemimpinannya dalam menangani persoalan sampah yang sudah lama mengendap di kabupaten tersebut.
Pengembangan TPS Tambakbayan menjadi fasilitas pengolahan terintegrasi kini masuk dalam rencana konkret Pemkab. Publik menunggu realisasi pemasangan insinerator dan sejauh mana program pemilahan sampah dari rumah tangga benar-benar berjalan di lapangan.
Editor: Ratna Dewi
