Teras News — Pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia berpotensi menghadapi perubahan besar dalam tata kelola, transparansi, dan pelayanan publik jika Indonesia berhasil masuk sebagai anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada 2027. Kabar ini disampaikan langsung kepada jajaran pemerintah daerah Bali dalam forum yang digelar Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI di Denpasar, Senin (15/6/2026).
Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Husein Fadlulloh, hadir membawa pesan bahwa forum-forum diplomasi internasional yang selama ini terkesan jauh dari urusan daerah sesungguhnya menyentuh langsung kehidupan warga biasa. Mulai dari aturan investasi, perdagangan, hingga standar layanan publik, semuanya akan berubah menyesuaikan persyaratan OECD begitu Indonesia resmi menjadi anggota.
Keanggotaan OECD 2027: Pemda Harus Bersiap dari Sekarang
Husein menjelaskan bahwa proses aksesi ini bukan sekadar urusan pusat. “Kami memberikan penjelasan kepada pemerintah daerah terkait berbagai agenda yang sedang diperjuangkan Indonesia di tingkat internasional. Salah satunya proses aksesi Indonesia menjadi anggota OECD yang nantinya akan mempengaruhi tata kelola pemerintah kota dan kabupaten,” katanya.
Baca Juga:
OECD adalah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian maju, seperti Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara Eropa Barat. Bergabung sebagai anggota berarti suatu negara wajib memenuhi standar ketat di bidang tata kelola pemerintahan, antikorupsi, keterbukaan data, serta kebijakan fiskal dan perdagangan. Standar-standar itu yang kini perlu dipahami oleh pemda sedini mungkin.
Legislator Partai Gerindra itu menekankan, kebijakan yang dirundingkan di meja diplomasi internasional tidak berhenti di Jakarta. Ujungnya selalu ada di kantor-kantor dinas, kelurahan, dan pasar lokal. Karena itu keterlibatan daerah dalam memahami dinamika global bukan pilihan, melainkan keharusan.
Bali Disebut Garda Depan Diplomasi Pariwisata Indonesia
Kunjungan BKSAP ke Bali bukan tanpa alasan. Pulau ini menjadi contoh nyata bagaimana daerah bisa memaksimalkan posisi globalnya untuk kepentingan ekonomi lokal. Husein menyebut Bali memiliki peran yang tidak bisa diabaikan dalam membentuk citra Indonesia di mata dunia.
“Bali sudah dikenal dunia sejak lama. Karena itu kami berharap Bali terus berinovasi sekaligus menjaga kelestarian alam sebagai salah satu garda depan Indonesia dalam diplomasi pariwisata,” ujar Husein.
Pernyataan itu relevan mengingat sektor pariwisata Bali menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar Indonesia. Reputasi internasional Bali membuka peluang kerja sama budaya dan ekonomi kreatif yang tidak dimiliki banyak daerah lain di Indonesia.
Isu Global yang Wajib Dipantau Pemda: dari AI hingga Lingkungan
Agenda BKSAP tidak hanya berhenti pada isu OECD. Husein menyebutkan sejumlah isu global lain yang perlu diantisipasi daerah, termasuk perkembangan kecerdasan buatan (AI), ekonomi digital, dan kebijakan lingkungan hidup. “Berbagai kebijakan yang dibahas di forum internasional nantinya akan berdampak langsung kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Karena itu penting bagi daerah untuk memahami perkembangan isu-isu global,” tegasnya.
BKSAP menyatakan akan terus membuka jalur komunikasi dengan pemerintah daerah di berbagai wilayah untuk memastikan informasi soal perkembangan isu global sampai ke tingkat lokal secara rutin. Pertemuan di Denpasar ini menjadi bagian dari serangkaian BKSAP Day yang digelar di berbagai daerah sebagai wadah sinkronisasi agenda diplomasi nasional dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Editor: Ratna Dewi
