Teras News — Realisasi investasi Jawa Tengah pada 2025 menyentuh angka Rp88,5 triliun. Capaian itulah yang dibawa Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi ke hadapan para wali kota se-Sumatera bagian Utara dalam seminar nasional “Best Practice Kepemimpinan Daerah” di Gedung AAC Prof Dr Dayan Dawood, Kota Banda Aceh, Rabu (22/4).
Seminar itu digelar dalam rangka Hari Jadi ke-821 Kota Banda Aceh sekaligus Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) 2026. Para wali kota dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, dan Sumatera Barat hadir langsung. Mahasiswa dan masyarakat umum pun memadati ruangan.
“Super Team” 35 Kabupaten/Kota Tanpa Ego Sektoral
Salah satu praktik utama yang dipaparkan Luthfi adalah model collaborative government atau pemerintahan kolaboratif. Pola ini menempatkan gubernur dan 35 bupati/wali kota di Jawa Tengah dalam satu tim untuk membangun daerah bersama, sekaligus mengintegrasikan program pemerintah pusat hingga ke level kabupaten dan kota.
Baca Juga:
“Jadi, kita membentuk super team dalam membangun suatu daerah, tidak boleh ada ego sektoral. Satu daerah dengan daerah lain tumbuh bersama,” kata Luthfi di hadapan peserta seminar.
Kolaborasi antardaerah itu terwujud konkret dalam pembentukan wilayah aglomerasi, yakni kawasan ekonomi yang menggabungkan beberapa daerah berdekatan. Contohnya Soloraya, yang mencakup tujuh kabupaten/kota. Pada 2025, kawasan ini menggelar event Soloraya Great Sale (SGS) selama satu bulan dan mencatat nilai transaksi Rp10,7 triliun.
Kepala Daerah Harus Jadi “Manager Marketing” Daerahnya
Luthfi mendorong para wali kota untuk menempatkan diri bukan sekadar sebagai administrator, melainkan sebagai manager marketing daerah. Artinya, setiap kepala daerah wajib menguasai potensi wilayahnya sendiri, lalu secara aktif menawarkannya kepada investor domestik maupun asing.
Praktik itu sudah berjalan di Jawa Tengah. Dalam setiap kunjungan ke provinsi lain, ke luar negeri, atau saat bertemu duta besar negara sahabat, Luthfi selalu mengajak sejumlah bupati dan wali kota, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), dan pemangku kepentingan lainnya untuk turut mempromosikan potensi daerah.
Untuk menarik investasi, ia menekankan pentingnya menetapkan lahan khusus bagi kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus. Penetapan itu dilakukan tanpa menyentuh lahan sawah dilindungi (LSD), yang berperan menopang program swasembada pangan nasional.
111 Perguruan Tinggi Ikut Dilibatkan
Kolaborasi di Jawa Tengah tidak berhenti di lingkaran pemerintah dan pelaku usaha. Sekitar 111 perguruan tinggi telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendukung pembangunan daerah.
Di sektor kesehatan, Luthfi juga memaparkan program Dokter Spesialis Keliling (Speling) yang diintegrasikan dengan program Cek Kesehatan, sebagai bagian dari praktik baik yang bisa diadopsi daerah lain.
Dilansir dari laporan Jateng Prov.
Editor: Surya Dharma
