Teras News — Sebanyak 30.000 unit rumah tidak layak huni di Jawa Tengah masuk dalam target perbaikan melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2026. Angka itu naik drastis dibanding tahun lalu yang hanya mencakup 7.532 unit.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengumumkan target tersebut saat peluncuran BSPS Jawa Tengah 2026 di Kabupaten Brebes, Sabtu (9/5/2026). “Tahun lalu di Jawa Tengah ada 7.532 unit, tahun ini minimal 30.000 unit. Naiknya sekitar 23.000 unit,” kata Maruarar.
Lonjakan target ini bukan hanya berlaku di Jawa Tengah. Secara nasional, pemerintah memperluas jangkauan BSPS agar seluruh kabupaten dan kota di Indonesia mendapat alokasi — sesuatu yang tidak terjadi tahun lalu. “Tahun lalu ada 222 kabupaten/kota yang tidak dapat. Tahun ini semua kabupaten/kota di Indonesia, lebih dari 500 daerah, mendapatkan program ini,” ujar Maruarar.
Baca Juga:
Total 36.550 Unit RTLH Jawa Tengah Ditargetkan Tuntas 2026
Bila dihitung dari tiga sumber pendanaan, total target penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) di Jawa Tengah pada 2026 mencapai 36.550 unit. Rinciannya: 30.000 unit bersumber dari APBN melalui BSPS, 5.000 unit dari APBD Provinsi Jawa Tengah, dan 1.550 unit dari CSR perusahaan serta Baznas.
Dana CSR dan Baznas itu terbagi atas kontribusi Baznas sebanyak 750 unit, Djarum 500 unit, dan Bank Jateng 300 unit.
Untuk Kabupaten Brebes, yang menjadi lokasi peluncuran program, total target perbaikan RTLH tahun ini mencapai 514 unit. Sebanyak 215 unit ditanggung APBN melalui BSPS, 249 unit dari APBD Provinsi, dan 50 unit sisanya dari CSR dan Baznas.
Maruarar Dorong Material Bangunan Dibeli dari Produk Lokal Jateng
Maruarar tidak hanya bicara soal target angka. Ia meminta agar pelaksanaan program bedah rumah ini turut menggerakkan perekonomian warga setempat. Material bangunan seperti bata dan genteng, ia minta diprioritaskan dari pemasok dalam daerah.
“Barang-barang yang dibeli, seperti bata dan genteng, usahakan dari Jawa Tengah, supaya ekonomi rakyat bergerak,” ucapnya.
Program BSPS sendiri merupakan skema bantuan pemerintah yang memberikan stimulan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperbaiki atau membangun rumah secara swadaya. Penerima manfaat mendapat bantuan dana yang kemudian dikelola sendiri untuk membeli material dan membayar tukang, sehingga uang tetap berputar di komunitas lokal.
Maruarar juga menyinggung program KUR Perumahan sebagai jalur pembiayaan tambahan bagi masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil, yang ingin memperbaiki rumah dengan akses bunga rendah.
Gubernur Luthfi: Program Ini Bantu Entaskan Kemiskinan
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyambut program ini dengan menekankan urgensinya bagi kelompok paling rentan. “Kami mengucapkan terima kasih, ada Pak Ara yang telah memberikan bantuan terkait bedah rumah. Ini akan sangat membantu Jawa Tengah dalam mengentaskan kemiskinan,” kata Luthfi.
Luthfi menyebut perbaikan RTLH perlu terus diperkuat karena masih banyak warga, khususnya dari kelompok desil 1 hingga desil 4 (kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan data pemerintah), yang belum menempati hunian layak.
Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan lembaga zakat seperti Baznas, penanganan RTLH di Jawa Tengah pada 2026 ditargetkan berjalan lebih cepat dan menjangkau lebih banyak keluarga dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Editor: Ratna Dewi
