Teras News — Puluhan ribu keluarga yang mengantre rumah subsidi tahun ini terancam menunggu lebih lama. Penjualan rumah bersubsidi melalui skema FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) hingga pertengahan Juni 2026 baru menyentuh 77.532 unit, atau setara 22,15 persen dari target pemerintah sebanyak 350.000 unit sepanjang tahun ini.
Angka itu anjlok 32 persen lebih dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Pada pertengahan 2025, penjualan rumah subsidi sudah mencapai 114.799 unit. Selisihnya lebih dari 37.000 unit hanya dalam setahun.
Daya Beli Warga Jadi Biang Kerok Penurunan
Martin Samuel Hutapea, Associate Director Leads Property, menyebut penurunan ini bukan semata soal pasokan. Akar masalahnya ada di kantong pembeli. “Rumah subsidi itu kan mempunyai kendala dengan daya beli. Nah itu betul saya juga mendengar bahwa statistik penjualannya turun ya. Jadi saya prediksi di tahun ini lebih tertekan ketimbang tahun lalu,” kata Martin kepada CNBC Indonesia, Jumat (19/6/2026).
Baca Juga:
Kondisi ini memukul dua sisi sekaligus. Pembeli tak mampu menjangkau harga, sementara pengembang tidak punya ruang untuk menurunkan margin. Martin menggambarkan dilema yang dihadapi pengembang dengan angka konkret. Biaya konstruksi yang semula Rp 5,5 juta per m² kini merangkak ke kisaran Rp 5,8 juta hingga Rp 5,9 juta per m² akibat mahalnya bahan material.
“Kalau biaya bangun misalnya Rp 5,5 per m2, lalu dia ambil profit, misal sehatnya di Rp 7 juta. Tapi ketika biaya konstruksi naik, bahan material makin mahal, dan sebagainya kan mungkin naik jadi Rp 5,8-5,9 juta per m2. Ketika dia jual di harga Rp 7 juta kan tergerus profitnya, tapi kalau mau naikin Rp 7,5 ada ini tantangannya, apalagi daya beli lagi turun,” beber dia.
Pengembang Gandeng Kampus, Backlog Perumahan Capai 9,9 Juta Unit
REI (Realestat Indonesia) tidak tinggal diam. Samuel S. Huang, Bendahara Umum DPP REI yang juga menjabat Direktur Utama Infiniti Land, menyebut para pengembang tengah menggandeng kampus untuk riset lokasi hunian dan pengembangan infrastruktur kawasan. Salah satu kolaborasi yang sudah berjalan adalah kemitraan antara proyek perumahan subsidi Mulia Gading Kencana (MGK) di Serang, Banten, dengan Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia (SPPB-UI).
Riset mencakup penggunaan bahan bangunan ramah lingkungan, tata ruang berbasis kebencanaan, hingga struktur bangunan tahan gempa.
“Harapannya dapat menjadi salah satu acuan bagi pengembang perumahan subsidi di Indonesia dalam membangun hunian yang layak dan berkelanjutan, sekaligus membantu pemerintah mewujudkan program 3 juta rumah karena berdasarkan data dari BPS, saat ini angka backlog perumahan mencapai 9,9 juta unit,” kata Samuel.
Angka backlog 9,9 juta unit itu mencerminkan besarnya kesenjangan antara kebutuhan hunian warga dan ketersediaan rumah yang ada. Program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan pemerintah dirancang untuk menekan angka tersebut secara bertahap. Realisasi FLPP yang baru 22 persen di pertengahan tahun membuat target itu semakin berat untuk dikejar.
Stigma lama soal kualitas rumah subsidi yang kerap dianggap tidak layak huni juga masih menjadi beban tersendiri bagi pengembang di tengah pasar yang sudah lesu. Dengan sisa waktu sekitar enam bulan hingga akhir 2026, pengembang harus menjual lebih dari 272.000 unit lagi untuk memenuhi target pemerintah.
Editor: Surya Dharma
