Teras News — Program pendidikan prioritas Presiden Prabowo Subianto kini mencakup dua pendekatan sekaligus: pemenuhan gizi anak sekolah lewat Makan Bergizi Gratis (MBG) dan transformasi pembelajaran melalui Inovasi Pembelajaran (IFP). Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengungkapkan hal itu usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/6).
Dalam keterangannya kepada wartawan, Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa kedua program tersebut berjalan beriringan untuk mendorong kemajuan pendidikan nasional. MBG dirancang untuk mendukung kondisi fisik peserta didik, sementara IFP menyasar penguatan karakter dan perubahan cara belajar di ruang kelas.
MBG: Bukan Sekadar Makan Siang
Program Makan Bergizi Gratis bukan hanya soal pemberian makanan. Pemerintah memposisikan program ini sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia jangka panjang, dengan asumsi bahwa anak yang terpenuhi kebutuhan gizinya akan lebih mampu menyerap pelajaran. Ini relevan mengingat masalah stunting dan kekurangan gizi masih menjadi tantangan nyata di sejumlah daerah Indonesia.
Baca Juga:
Abdul Mu’ti menekankan bahwa program ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo dalam memperkuat kualitas generasi muda Indonesia dari tingkat paling dasar.
IFP Dorong Perubahan Cara Belajar di Sekolah
Di sisi kurikulum dan pedagogi, pemerintah mendorong program Inovasi Pembelajaran yang berorientasi pada penguatan karakter siswa. Program ini dirancang agar metode pengajaran tidak hanya berfokus pada hafalan dan nilai ujian, tetapi juga membentuk sikap dan kepribadian peserta didik.
Pertemuan di Istana Merdeka itu menjadi salah satu forum koordinasi antara kepala negara dan menteri teknis untuk memastikan program-program prioritas berjalan sesuai target. Abdul Mu’ti tidak merinci jadwal implementasi lebih lanjut dalam keterangannya kepada media.
Pendidikan dasar dan menengah Indonesia mencakup puluhan juta siswa dari berbagai jenjang, mulai SD hingga SMA, yang tersebar di seluruh penjuru nusantara. Reformasi di level ini lazim membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum dampaknya terukur secara nasional.
Publik menantikan rincian lebih konkret mengenai cakupan dan jadwal pelaksanaan kedua program ini, terutama di daerah-daerah yang selama ini masih tertinggal dalam akses dan kualitas pendidikan.
Editor: Arif Budiman
