Teras News — Penerimaan pajak ekspor sumber daya alam Indonesia selama ini hanya masuk setengahnya ke kas negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap masalah ini secara terbuka di hadapan Chairul Tanjung dalam Jogjakarta Financial Festival 2026 di Jogja Expo Centre, Jumat (21/5/2026).
“Pajak ekspor yang saya peroleh setengahnya, separuhnya. Pajak pendapatan juga separuhnya. Devisa juga lebih sedikit dan diparkir di luar negeri,” kata Purbaya dalam sesi one on one talk bersama pendiri CT Corp tersebut.
Praktik Under-Invoicing Jadi Biang Kerok Kebocoran
Purbaya menyebut praktik under-invoicing, yakni manipulasi nilai faktur ekspor agar lebih rendah dari harga sebenarnya, sebagai penyebab utama kebocoran. Awalnya ia berencana memperketat pengawasan di lapangan. Namun jalur itu pun dinilai rentan bocor. “Biaya cukai juga gampang bocor,” ujarnya.
Baca Juga:
Solusinya: Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), badan ekspor di bawah BPI Danantara yang akan menjadi satu-satunya pengelola penjualan komoditas sumber daya alam Indonesia ke pasar dunia. Dengan DSI sebagai pintu tunggal ekspor, celah under-invoicing diharapkan tertutup.
“Jadi yang jual hanya DSI itu ke pasar-pasar dunia. Dengan approach seperti itu, yang tadi under-invoicing segala macam sudah hilang. Untuk saya, saya untung. Income saya naik dua kali lipat, mungkin lebih,” kata Purbaya.
Defisit APBN 0,64 Persen, Ekonomi Tumbuh 5,61 Persen di Triwulan I
Di luar soal ekspor, Purbaya juga membuka angka-angka terkini kondisi fiskal. Pertumbuhan ekonomi triwulan I-2026 tercatat 5,61 persen, ditopang konsumsi rumah tangga, investasi, dan akselerasi belanja pemerintah. Defisit APBN hingga April 2026 berada di angka 0,64 persen terhadap PDB.
Angka defisit itu disebut Purbaya masih terkendali meski pemerintah mempercepat belanja. “Defisit tidak bertambah, tetapi pertumbuhan ekonomi kita lebih cepat dari desain. Jadi kita bisa manage anggaran lebih efisien dan memastikan sektor swasta lebih hidup lagi,” katanya.
Purbaya menyebut dua mesin penggerak ekonomi kini sudah berjalan bersamaan. “Sekarang mesin ekonomi kita sudah mulai bergerak dua-duanya, mesin pemerintah dan mesin sektor swasta. Dan ini akan kita jalankan terus ke depan,” ujarnya.
Festival Keuangan Terbesar Jadi Panggung Bedah APBN
Jogjakarta Financial Festival 2026 menampilkan sesi tanya jawab terbuka yang jarang terjadi: seorang menteri keuangan dicecar langsung oleh salah satu pengusaha terkaya Indonesia soal utang, penerimaan pajak, dan arah ekonomi nasional. Format one on one antara Purbaya dan Chairul Tanjung itu menarik perhatian karena pertanyaan yang dilontarkan CT menyentuh sisi operasional APBN yang biasanya hanya dibahas di ruang tertutup.
Pemerintah menargetkan DSI tidak hanya memperbaiki penerimaan dari pajak ekspor, tetapi juga mencegah penyelundupan komoditas strategis ke luar negeri. “Yang paling penting adalah barang kita tidak diselundupkan ke luar negeri,” tegas Purbaya.
Publik kini menunggu bagaimana DSI akan beroperasi secara konkret dan seberapa besar kenaikan penerimaan negara yang bisa diraih setelah badan ekspor baru itu resmi berjalan penuh.
Editor: Surya Dharma
