Teras News — Video hoaks yang menampilkan wajah Menteri Keuangan Purbaya Yudha Sadewa menawarkan bantuan modal usaha kembali viral di media sosial. Kemenkeu memastikan video itu palsu dan dibuat menggunakan teknologi deepfake berbasis kecerdasan buatan (AI).
Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan (PPID Kemenkeu) angkat bicara lewat akun Instagram resmi mereka, @ppid.kemenkeu, pada Minggu (17/5/2026). Dalam unggahan itu, Kemenkeu secara tegas membantah video yang memperlihatkan sosok mirip Purbaya meminta masyarakat mendaftarkan diri untuk mendapatkan bantuan modal usaha.
“Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya,” tulis PPID Kemenkeu dalam keterangan resminya.
Baca Juga:
Dana Hibah Rp 900 Miliar Fiktif Ikut Dicatut
Bukan pertama kali. Sebelum video modal usaha ini beredar, wajah Purbaya juga pernah dipakai dalam video palsu lain yang mengklaim ia telah meresmikan program dana hibah senilai Rp 900 miliar. Dalam video itu, sosok yang menyerupai Purbaya mengajak masyarakat untuk segera mendaftar.
Kemenkeu menyebut hoaks yang mencatut nama dan wajah Menkeu Purbaya belakangan makin marak. Teknologi deepfake memungkinkan wajah seseorang ditempelkan ke video orang lain dengan hasil yang terlihat sangat nyata, sehingga sulit dibedakan oleh masyarakat awam.
Kemenkeu Buka Saluran Laporan Hoaks
Kemenkeu mengimbau siapa pun yang menemukan informasi seputar keuangan negara yang terindikasi hoaks atau penipuan agar segera melapor. Laporan bisa disampaikan melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME di nomor telepon 134, email [email protected], atau menu “Hubungi Kami” di situs resmi www.kemenkeu.go.id.
Purbaya Yudha Sadewa menjabat Menteri Keuangan Indonesia dan nama serta wajahnya kerap dieksploitasi oleh pihak tak bertanggung jawab untuk melancarkan penipuan berkedok program pemerintah. Pola ini lazim terjadi: pelaku membuat video dengan teknologi AI, menyebarkannya di media sosial, lalu mengarahkan korban ke tautan pendaftaran palsu untuk mencuri data pribadi atau uang.
Kemenkeu meminta masyarakat selalu memverifikasi informasi terkait program pemerintah hanya melalui kanal resmi sebelum mengambil tindakan apapun.
Editor: Arif Budiman
