Teras News — Tidak ada satu pun surat edaran, arahan, maupun kebijakan resmi dari pemerintah yang melarang pemutaran film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, di tengah ramainya perbincangan publik soal nasib film tersebut.
Yusril: Pemerintah Tidak Pernah Keluarkan Kebijakan Pelarangan
Yusril menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah mengeluarkan arahan maupun kebijakan pelarangan pemutaran atau kegiatan nonton bareng film dokumenter itu. Pernyataan ini muncul setelah sejumlah laporan menyebut adanya pembatalan atau penghentian acara pemutaran film di beberapa tempat.
Film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita merupakan film dokumenter yang mengangkat tema kolonialisme. Judul dan kontennya memicu reaksi beragam dari berbagai kalangan, terutama terkait sensitivitas nama film yang menyebut kata “babi” — hewan yang dianggap haram dalam ajaran Islam.
Baca Juga:
Penonton dan Penyelenggara Bingung di Lapangan
Di tingkat lapangan, kebingungan justru yang lebih banyak dirasakan. Sejumlah penyelenggara acara nonton bareng mengaku mendapat tekanan dari pihak-pihak tertentu untuk membatalkan kegiatan, meski tidak ada dokumen resmi yang menjadi dasar pembatalan tersebut.
Tanpa adanya kebijakan tertulis, warga dan komunitas film kesulitan menentukan apakah pemutaran boleh dilanjutkan atau tidak. Kekosongan komunikasi resmi dari pemerintah di tingkat bawah inilah yang memunculkan spekulasi adanya larangan tidak tertulis.
Pernyataan Yusril setidaknya memberikan kejelasan dari sisi hukum: secara formal, tidak ada dasar hukum yang melarang pemutaran film tersebut.
Publik kini menunggu apakah klarifikasi dari Yusril cukup untuk mengakhiri kebingungan di lapangan, atau justru mendorong lebih banyak pihak untuk kembali menggelar pemutaran yang sebelumnya dibatalkan.
Editor: Arif Budiman
