Teras News — Sabtu (9/5/2026), di Lapangan Desa Kaliwlingi, Kabupaten Brebes, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi secara langsung meminta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk menggandakan kuota rumah subsidi Jawa Tengah dari 25 ribu unit menjadi 50 ribu unit pada 2026. Permintaan itu langsung disetujui di tempat.
“Tadi Pak Gubernur juga minta dinaikkan kuota rumah subsidi. Tahun lalu sekitar 25 ribu (unit), tadi minta 50 ribu, saya setuju,” kata Maruarar dalam acara Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kementerian PKP, BP Tapera, BNI, PNM, dan SMF tersebut.
Lonjakan kuota ini berlipat dua dari capaian tahun sebelumnya. Jika digabung dengan program bedah rumah yang ditargetkan menyentuh 30 ribu unit, Maruarar meyakini perputaran uang dari sektor perumahan di Jawa Tengah akan sangat besar.
Baca Juga:
Jateng Catat Serapan KPP Terbesar di Indonesia
Maruarar menyebut Jawa Tengah sebagai provinsi dengan penyerapan Kredit Program Perumahan (KPP) atau KUR perumahan terbesar secara nasional. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah pun masuk dalam jajaran bank daerah dengan pembiayaan perumahan terbesar di Indonesia.
Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan rumah adalah bagian dari layanan dasar masyarakat, bukan sekadar urusan bisnis properti. Karena itu, ia mendorong kolaborasi lintas tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga desa.
“Dalam rangka membangun Provinsi Jawa Tengah, kita harus melakukan kolaborasi. Kolaborasi itu namanya kebersamaan. Kebersamaan itu namanya bareng-bareng,” kata Luthfi.
281.312 Rumah Warga Miskin Sudah Terbangun sejak 2025
Angka-angka di lapangan cukup bicara. Berdasarkan data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jawa Tengah, sejak 2025 hingga Maret 2026 sebanyak 281.312 unit rumah bagi warga miskin telah dibangun.
Rinciannya: sepanjang 2025 realisasi pembangunan mencapai 274.514 unit dari berbagai sumber pendanaan, termasuk APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten/kota, CSR perusahaan, Baznas, dan sumber lainnya. Triwulan I 2026 menambah 6.798 unit lagi.
Program perbaikan Rumah Tak Layak Huni (RTLH), yakni hunian yang kondisinya tidak memenuhi standar kelayakan tempat tinggal, dijalankan di seluruh 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Tata Ruang Jadi Hambatan, Gubernur Minta Pemda Bergerak Cepat
Di balik target besar itu, Luthfi menyampaikan peringatan kepada pemerintah kabupaten dan kota. Penyelesaian tata ruang harus dipercepat agar investasi perumahan tidak berbenturan dengan lahan pertanian yang dilindungi undang-undang. Tanpa kepastian itu, pengembang sulit memulai pembangunan kawasan perumahan baru.
Pemberian kepastian tata ruang sejak awal, kata Luthfi, adalah kunci agar program perumahan subsidi bisa berjalan tanpa hambatan di tingkat daerah.
Dalam forum yang sama, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) melaporkan penyaluran KPP hingga April 2026 sudah berjalan, meski data lengkapnya belum dirilis secara resmi dalam acara tersebut. Dengan kuota baru 50 ribu unit yang sudah disetujui, pemerintah provinsi kini menunggu realisasi di lapangan dari seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah.
Editor: Arif Budiman
