Teras News — Warga Ponorogo berpotensi menikmati layanan lingkungan dan tata kelola kesehatan yang lebih baik jika kabupaten ini berhasil meraih predikat Swasti Saba Wistara pada 2027. Namun jalan ke sana tidak mulus: sejumlah indikator kunci masih jauh dari ambang batas minimum.
Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita memimpin langsung Rapat Koordinasi Persiapan Pembinaan Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2026 pada Jumat (8/5/2026) di Ruang Bantarangin. Rapat itu mengundang seluruh perangkat daerah dan forum Kabupaten/Kota Sehat (KKS), dengan satu agenda utama: memacu percepatan pemenuhan indikator penilaian dua tahun ke depan.
Swasti Saba Wistara adalah penghargaan tertinggi dalam program Kabupaten/Kota Sehat yang diselenggarakan pemerintah pusat. Program ini diperebutkan oleh 416 kabupaten dan 98 kota di seluruh Indonesia. Ponorogo sudah mengantongi satu tingkat di bawahnya, yakni Swasti Saba Wiwerda, pada penilaian KKS 2025.
Baca Juga:
Nilai 81,9 di Tatanan Masyarakat Sehat, Target Wistara Butuh Minimal 95
Sekretaris Daerah Ponorogo Agus Sugiarto memaparkan syarat utama yang harus dipenuhi: seluruh tatanan sehat wajib meraih nilai minimal 95. Ada sembilan tatanan yang masing-masing diampu koordinator forum KKS, meliputi kehidupan masyarakat sehat mandiri, permukiman dan fasilitas umum, satuan pendidikan, pasar, perkantoran dan perindustrian, pariwisata, transportasi dan tertib lalu lintas, perlindungan sosial, serta penanggulangan bencana.
Evaluasi tahun lalu menunjukkan beberapa tatanan masih merah. Tatanan kehidupan masyarakat sehat mandiri tercatat baru menyentuh angka 81,9, jauh dari ambang 95. Permukiman, pasar, dan penanggulangan bencana juga masuk daftar yang perlu dikejar.
“Dari evaluasi tahun kemarin, beberapa yang masih kurang antara lain kehidupan masyarakat sehat mandiri, permukiman, pasar, dan penanggulangan bencana. Kehidupan masyarakat sehat mandiri tahun kemarin masih di angka 81,9,” jelas Agus Sugiarto yang akrab disapa Ugin.
Agus juga mengingatkan soal kelengkapan dokumen tatanan penanggulangan bencana. Penilaian KKS dijadwalkan masuk pada November mendatang, sehingga waktu persiapan yang tersisa tidak banyak. Penilaian, kata dia, tidak hanya melihat dokumen di atas kertas, tetapi juga mencakup verifikasi langsung di lapangan.
Bupati Buka Jalur Koordinasi Langsung untuk Percepat Penyelesaian
Lisdyarita, yang akrab disapa Bunda Lis, tidak sekadar membuka rapat. Ia membuka saluran koordinasi langsung bagi perangkat daerah yang menemui hambatan teknis di lapangan.
“Kalau memang ada kesulitan, saya yang akan langsung menghubungi OPD-nya. Intinya hanya komitmen, bareng-bareng, bersatu untuk menuju Kabupaten Ponorogo yang sehat,” tegasnya.
Ia juga mewanti-wanti agar tidak ada ego sektoral di antara perangkat daerah. Keberhasilan meraih Wistara, kata Bunda Lis, bergantung pada gerak bersama semua pihak dalam satu tujuan.
Agus Sugiarto menyimpulkan posisi Ponorogo saat ini dengan ringkas. “Tinggal selangkah lagi, tidak perlu melompat, tinggal melangkah. Kuncinya ada tiga, yaitu komitmen, koordinasi, dan kolaborasi,” tandasnya.
Dengan penilaian lapangan yang dijadwalkan November 2026, Ponorogo kini berpacu memangkas defisit nilai di empat tatanan lemah itu sebelum waktu habis.
Editor: Ratna Dewi
