Teras News — Pemerintah segera meluncurkan insentif pajak untuk pembelian mobil listrik berupa PPN DTP (Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah) dengan besaran antara 40% hingga 100%. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan skema ini di kantornya, Jakarta, Selasa (5/5/2026).
“PPN DTP itu ada yang 100%, ada yang 40%, nanti masih didiskusikan skemanya. Itu utamanya EV ya, bukan hybrid,” kata Purbaya.
Baterai Nikel Dapat Porsi Subsidi Lebih Besar
Besaran insentif tidak seragam untuk semua jenis mobil listrik. Pemerintah membedakan skema berdasarkan jenis baterai yang digunakan, yakni baterai berbasis nikel dan baterai non-nikel seperti LFP (Lithium Ferro Phosphate).
Baca Juga:
Mobil listrik dengan baterai nikel mendapat subsidi lebih besar. Alasannya sederhana: pemerintah ingin mendorong penyerapan nikel domestik sebagai bagian dari program hilirisasi mineral kritis.
“Yang baterainya berdasarkan nikel sama yang non nikel beda skemanya, nanti Menperin yang hitung. Kenapa yang nikel lebih besar subsidinya karena supaya nikel kita kepakai,” jelas Purbaya.
Ambisi Hilirisasi Nikel yang Sempat Dipertanyakan
Purbaya mengakui Indonesia pernah diragukan soal ambisinya menguasai rantai pasok baterai global. Ia menyinggung laporan majalah The Economist yang pernah mempertanyakan mimpi Indonesia di sektor ini, seiring tren China yang beralih ke teknologi baterai LFP yang tidak membutuhkan nikel.
“Dulu saya baca di The Economist judulnya mimpi Indonesia menguasai dunia baterai hilang karena China bukan pakai nikel katanya, kita balik sekarang nikelnya kita pakai sehingga hilirisasi teknologi baterainya berjalan,” ujar Purbaya.
Ia juga mengutip pendapat Sigit Puji Santosa, Chief Technology Officer Danantara, yang disebutnya sebagai ahli di bidang ini. Menurut Purbaya, Sigit menyatakan baterai berbasis nikel merupakan teknologi generasi ketiga, satu tingkat di atas LFP yang masuk kategori generasi kedua.
“Dan tadi saya tanya Pak Sigit dari Danantara, dia kan ahlinya itu, nikel sama China bagus mana baterainya? Dia bilang nikel bagusnya itu third generation, LFP itu second generation. Jadi supaya sumber daya kita kepakai secara maksimal,” tegasnya.
Teknis Skema Diserahkan ke Kementerian Perindustrian
Detail teknis skema insentif ini belum final. Purbaya menyebut perhitungan dan rincian skema akan dirumuskan oleh Kementerian Perindustrian.
PPN DTP sendiri adalah mekanisme di mana nilai pajak yang seharusnya dibayar konsumen ditanggung langsung oleh pemerintah, sehingga harga jual kendaraan kepada pembeli bisa lebih rendah. Skema serupa pernah diterapkan pemerintah untuk sektor properti guna mendorong penjualan rumah.
Publik kini menunggu pengumuman resmi dari Kementerian Perindustrian soal daftar kendaraan yang masuk dalam program ini berikut besaran insentif yang berlaku untuk masing-masing model.
Editor: Surya Dharma
