DPR minta BPJS Kesehatan transparan soal biaya operasional dan evaluasi KRIS setelah peserta JKN di sejumlah daerah dinonaktifkan.
Baleg DPR RI
TA Khalid: Usulan Dana Otsus Aceh 2,5 Persen Wajar, Negara Wajib Penuhi Konsekuensi Kewenangan Khusus
Anggota Baleg DPR RI TA Khalid mendukung usulan dana otsus Aceh 2,5 persen, menyebut itu kewajiban negara atas kewenangan khusus yang diberikan.
Hampir 20 Tahun Berjalan, UUPA Direvisi: Baleg DPR Sesuaikan Puluhan Pasal dengan Putusan MK
Baleg DPR RI tengah merevisi UUPA yang hampir 20 tahun berjalan, menyesuaikan sejumlah pasal dengan putusan MK dan kebutuhan Aceh saat ini.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.