Teras News — Warga Senegal kini merasakan dampak dari dua krisis yang berjalan bersamaan: tekanan ekonomi akibat utang tersembunyi senilai US$7 miliar (sekitar Rp125,3 triliun) yang ditinggalkan pemerintahan lama, serta kevakuman kepemimpinan yang timbul setelah Presiden Bassirou Diomaye Faye memecat Perdana Menteri Ousmane Sonko pada akhir Mei lalu karena perbedaan pandangan soal cara keluar dari lubang utang tersebut.
Perseteruan keduanya bukan sekadar konflik antarpribadi. Faye memilih jalur negosiasi langsung dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk merestrukturisasi utang negara, sebuah pilihan yang mentok di tembok penolakan keras sang perdana menteri. Sonko menyebut restrukturisasi utang itu sebagai penghinaan terhadap kedaulatan Senegal. Ia juga menolak usulan menaikkan harga bahan bakar yang dirancang untuk menutup perkiraan kekurangan subsidi sebesar US$2 miliar (sekitar Rp35,8 triliun).
Skandal Utang Tersembunyi Bawa Rasio PDB ke 132 Persen
Beban yang diwarisi pemerintahan Faye memang tidak ringan. Skandal utang gelap dari rezim sebelumnya membuat rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Senegal melonjak ke angka 132 persen. Lembaga pemeringkat Moody’s dan S&P memangkas peringkat utang negara itu, mencerminkan kekhawatiran nyata soal risiko gagal bayar.
Baca Juga:
Lesley Anne Warner, peneliti tamu Program Afrika di Carnegie Endowment for International Peace, menggambarkan situasi ini sebagai perpecahan kekuasaan yang berbahaya. “Rivalitas ini kemungkinan besar akan menghasilkan kombinasi antara stagnasi kebijakan dan volatilitas politik. Efek buruknya bahkan mengancam untuk merembet hingga ke luar perbatasan wilayah Senegal,” tulis Warner dalam laporan analisisnya, dikutip Jumat (12/6/2026).
Dipecat, Sonko Justru Jadi Ketua Majelis Nasional
Yang membuat posisi Faye semakin sulit adalah fakta bahwa memecat Sonko tidak berarti menyingkirkannya dari panggung kekuasaan. Hanya berselang beberapa hari setelah pencopotan, Sonko terpilih sebagai Ketua Majelis Nasional berkat dukungan penuh Partai Pastef yang menguasai mayoritas kursi di parlemen.
Parlemen bahkan meloloskan amendemen undang-undang pemilu yang menghapus pembatasan hukum yang selama ini menghalangi Sonko untuk maju dalam pemilihan presiden. Jika Faye menandatangani regulasi itu, jalan Sonko menuju Pilpres 2029 terbuka lebar. Jika Faye menolak, risikonya berbeda.
“Jika Faye menolak menandatangani amendemen tersebut, Sonko mendapatkan narasi keluhan tambahan di atas platform politik yang sudah tangguh melawan mantan sekutunya,” jelas Warner menggambarkan posisi presiden yang serba salah itu.
PM Baru Ditunjuk, Stabilitas Belum Tentu Datang
Faye bergerak cepat mengisi kekosongan pemerintahan dengan menunjuk Ahmadou Al Aminou Lo sebagai perdana menteri baru pada 25 Mei. Lo dikenal sebagai mantan petinggi bank sentral kawasan Afrika, sebuah pilihan yang memberi sinyal bahwa Faye ingin wajah teknokratis dalam mengelola krisis ekonomi.
Soal kontrak minyak dan gas, Sonko sebelumnya juga mengupayakan negosiasi ulang, sebuah sikap yang dinilai Warner merusak kepercayaan investor. Dengan Sonko kini bercokol di kursi ketua parlemen, setiap kebijakan ekonomi pemerintah berpotensi menemui hambatan di jalur legislasi.
Senegal kini berdiri di persimpangan: pemerintah butuh kepastian fiskal untuk meyakinkan pasar dan lembaga internasional, sementara parlemen dikuasai kubu yang justru menentang arah kebijakan itu. Bagaimana dua pusat kekuasaan ini menemukan titik temu, atau justru semakin berbenturan, akan menentukan nasib ekonomi negara Afrika Barat tersebut dalam beberapa tahun ke depan.
Editor: Surya Dharma
