1.000 Pekerja Migas Norwegia Kena Lockout, Produksi Minyak Terancam Anjlok 120 Ribu Barel per Hari

Teras News — Norwegia, negara pemasok gas pipa terbesar di Eropa yang menyumbang sekitar 2 persen produksi minyak global atau sekitar 4 juta barel setara minyak per hari (boepd), kini menghadapi ancaman gangguan produksi serius dari dalam negerinya sendiri. Sekitar 1.000 pekerja jasa servis minyak yang tergabung dalam serikat pekerja Safe resmi dilarang bekerja atau lockout sejak 27 Juni 2026 pagi waktu setempat, menyusul eskalasi sengketa upah yang sudah berlangsung sejak pertengahan Juni.

Kelompok industri Offshore Norway mengonfirmasi bahwa keputusan lockout diambil sebagai respons atas aksi mogok kerja yang lebih dulu diluncurkan ratusan anggota Safe pada 15 Juni, setelah negosiasi upah dengan pihak pemberi kerja buntu. Akibat lockout ini, sejumlah raksasa jasa migas dunia langsung terdampak, di antaranya SLB, Halliburton, Subsea 7, DOF Subsea, Weatherford, DeepOcean, dan Baker Hughes.

Dari total 1.770 pekerja yang tercakup dalam perjanjian servis sumur minyak tersebut, 500 orang yang memegang peran krusial bagi keselamatan operasi dikecualikan dari lockout. Artinya, tepat 1.000 anggota Safe yang kini berhenti bekerja sepenuhnya.

Dampak di lapangan sudah terasa sebelum lockout resmi diberlakukan. Aksi mogok awal telah menghentikan total operasional pengeboran di empat menara bor bergerak, lima instalasi tetap, serta satu kapal intervensi di beberapa lokasi di landas kontinen Norwegia.

Offshore Norway memproyeksikan output minyak dan gas negara berpotensi turun sekitar 12 ribu boepd pada pekan depan. Angka itu bisa melonjak drastis melampaui 120 ribu boepd setelah pertengahan Juli jika sengketa tidak kunjung selesai.

Potensi kerugian produksi itu semakin nyata setelah pihak Safe pada 26 Juni mengumumkan rencana menarik 63 anggota tambahan dari sisa 500 pekerja keselamatan yang selama ini dikecualikan, efektif mulai 1 Juli. Langkah itu menambah daftar 378 anggota Safe yang sudah lebih dulu mogok.

Pemerintah Norwegia secara hukum berwenang mengintervensi untuk menghentikan mogok maupun lockout jika dinilai mengancam kepentingan ekonomi vital negara. Namun Menteri Ketenagakerjaan Kjersti Ste menegaskan pemerintah tidak akan terburu-buru menggunakan kewenangan itu.

“Ambang batas untuk intervensi sangatlah tinggi. Arbitrase upah wajib adalah, dan harus tetap menjadi, pilihan terakhir,” ujarnya.

Berbeda dengan Safe, serikat pekerja lain bernama Styrke telah menerima tawaran upah dari pihak pemberi kerja dan tidak ikut dalam aksi mogok.