Teras News — Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026 selama sekitar 2,5 jam di kediamannya di Hambalang, Bogor, Rabu (17/6/2026). Rapat itu menghasilkan sejumlah catatan positif sekaligus agenda perbaikan untuk musim haji tahun depan.
“Pertemuan berlangsung penuh dengan keakraban, penuh dengan diskusi untuk perbaikan pelaksanaan haji ke depan,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, usai rapat.
Rapat dihadiri Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan), Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak, Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Tim Pengawas Haji Cucun Ahmad Syamsyurijal, serta anggota Komisi VIII Abidin Fikri.
Baca Juga:
Ongkos Haji Turun Rp 6 Juta, Antrean Berkurang Jadi 26 Tahun
Cucun Ahmad Syamsyurijal melaporkan bahwa penyelenggaraan haji 2026 berjalan baik. Dua indikator utama menunjukkan perbaikan nyata: biaya haji turun Rp 6 juta dalam dua tahun untuk 200.000 jemaah, dan waktu tunggu antrean dipangkas dari kisaran 35-40 tahun menjadi 26 tahun.
Cucun mengaku langsung mendapat arahan dari Presiden agar pemangkasan antrean terus dipercepat. “Tadi kalau bisa, tolong lebih cepat lagi seperti apa skemanya kalau misalnya antrean ini tidak panjang,” ujarnya.
Antrean haji yang panjang sudah lama menjadi keluhan jutaan warga Indonesia. Data Kemenag sebelumnya mencatat Indonesia sebagai salah satu negara dengan daftar tunggu haji terlama di dunia, sebagian karena besarnya jumlah penduduk Muslim yang ingin menunaikan rukun Islam kelima ini.
Hampir 17.000 Jemaah Reguler Menginap di Hotel Bintang Lima Zona 1 Madinah
Prasetyo juga menyampaikan peningkatan fasilitas yang cukup mencolok tahun ini. Sebanyak hampir 17.000 jemaah haji reguler ditempatkan di hotel-hotel bintang lima zona 1, yakni kawasan di sekeliling Masjid Nabawi di Madinah.
“Jemaah haji khusus itu sudah biasa nginap di hotel bintang lima, tapi ini jemaah reguler sekarang hampir 17.000 jemaah diinapkan di zona 1, di sekeliling Masjid Nabawi di Madinah, bisa diinapkan di hotel-hotel bintang lima,” kata Prasetyo. Variasi menu makanan untuk jemaah reguler juga disebutkan mengalami peningkatan.
Pengelolaan jemaah ilegal di pintu imigrasi keberangkatan pun diklaim sudah bisa diantisipasi lebih baik musim haji ini.
Biaya Haji 2027 Masih Dibahas, Ada Tantangan Nilai Tukar dan Avtur
Untuk haji 2027, pemerintah belum bisa memastikan angka penurunan biaya. Gus Irfan menyebut pembahasan masih berlangsung bersama DPR dan dihadapkan pada sejumlah kendala eksternal.
“Nanti akan dibahas lagi, kita akan bahas dengan DPR walaupun kita tahu, tantangan tahun ini luar biasa, terutama nilai tukar, kemudian kenaikan avtur, kemudian situasi global yang masih belum jelas,” kata Gus Irfan. Kenaikan tarif layanan dari pemerintah Arab Saudi juga disebut sebagai variabel yang masih perlu dinegosiasikan.
Satu strategi yang sudah disiapkan untuk menekan biaya adalah mengoptimalkan penggunaan kampung haji, khususnya pada pos anggaran akomodasi. Pemerintah berharap skema ini bisa menahan laju kenaikan biaya meski tekanan dari sisi nilai tukar dan energi belum mereda.
Pembahasan resmi besaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 2027 antara pemerintah dan DPR diperkirakan baru dimulai dalam beberapa bulan ke depan.
Editor: Arif Budiman
