Teras News — Anggota DPR RI Melly Goeslaw meninjau langsung dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Bandung pada Rabu (6/5/2026). Ia menemukan sejumlah kekurangan yang perlu segera diperbaiki.
Kunjungan dilakukan ke SPPG Margacinta No. 71 di Bandung dan SPPG Margahayu di Kabupaten Bandung. Melly datang bukan sekadar seremonial. Ia menelusuri dapur, mengecek mekanisme distribusi bantuan gizi, mencicipi makanan yang disajikan kepada penerima manfaat, dan berdialog langsung dengan pengelola serta warga.
Kapasitas Terbatas, Data Penerima Manfaat Belum Diperbarui
Dari kunjungan tersebut, Melly mencatat empat masalah utama. Kapasitas layanan masih terbatas. Sarana dan prasarana operasional perlu ditingkatkan. Tenaga pelaksana kurang. Yang paling krusial, data penerima manfaat belum tervalidasi dengan baik sehingga program berisiko tidak tepat sasaran.
Baca Juga:
“Program seperti ini tidak boleh hadir sekadar simbolis. Harus kuat dari sisi anggaran, ditopang infrastruktur memadai, memiliki data penerima manfaat yang akurat, dan dampaknya benar-benar terukur bagi masyarakat,” tegasnya.
Persoalan validasi data penerima memang kerap menjadi titik lemah program sosial pemerintah di berbagai daerah. Jika data tidak diperbarui secara berkala, bantuan bisa salah sasaran, sementara warga yang seharusnya menerima justru tidak terjangkau.
Melly: Gizi Bukan Soal Makanan, Tapi Investasi Negara
Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat I ini menekankan bahwa program pemenuhan gizi punya makna jauh lebih besar dari sekadar memberi makan.
“Pemenuhan gizi bukan hanya soal makanan. Ini adalah investasi negara untuk memastikan setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh sehat, belajar optimal, dan meraih masa depan yang lebih baik,” ujarnya.
Ia juga mengaitkan program ini langsung dengan target Indonesia Emas 2045. “Kita tidak dapat berbicara tentang Indonesia Emas 2045 apabila persoalan gizi masyarakat masih terabaikan. Pemenuhan gizi menjadi fondasi utama untuk membangun generasi yang sehat, cerdas, dan kompetitif.”
Indonesia Emas 2045 adalah visi pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju bertepatan dengan peringatan 100 tahun kemerdekaan. Salah satu pilar utamanya adalah kualitas sumber daya manusia, yang sangat bergantung pada pemenuhan gizi sejak usia dini.
Pengawasan DPR Sasar Bandung, Cimahi, dan Kabupaten Bandung
Kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap program pembangunan manusia, khususnya percepatan penanganan stunting dan penguatan ketahanan gizi nasional.
Melly menyampaikan apresiasi kepada petugas lapangan dan pengelola SPPG atas kerja keras mereka. Namun ia menegaskan apresiasi tidak cukup tanpa perbaikan sistemik.
“Negara harus memastikan tidak ada anak Indonesia yang kehilangan masa depan hanya karena kekurangan gizi. Ini menyangkau keadilan sosial, kualitas hidup rakyat, dan masa depan bangsa,” pungkasnya.
Politikus Gerindra itu menyatakan akan terus mendorong kebijakan pembangunan manusia yang inklusif di wilayah kerjanya, mencakup Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung. Hasil temuan dari kunjungan ini direncanakan menjadi bahan masukan dalam pembahasan kebijakan program gizi di tingkat legislatif.
Editor: Surya Dharma
