Teras News — Lebih dari 16 juta petani Indonesia akan merasakan penurunan biaya produksi dalam kisaran ratusan ribu rupiah per hektare per musim tanam, menyusul keputusan pemerintah memangkas harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen. Ini terjadi justru ketika harga pupuk di pasar dunia melonjak lebih dari 40 persen akibat gangguan pasokan global yang belum mereda.
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penurunan harga pupuk bersubsidi yang mencakup tiga jenis pupuk utama yang digunakan petani: urea, NPK, dan ZA. Kebijakan ini diumumkan di tengah tekanan global yang dipicu dua kejadian bersamaan sejak Februari 2026, yaitu konflik di Timur Tengah yang menutup Selat Hormuz dan penghentian ekspor pupuk nitrogen utama oleh China.
Selat Hormuz Tertutup, Harga Urea Dunia Melonjak 40 Persen dalam Hitungan Minggu
Selat Hormuz adalah jalur sepertiga perdagangan pupuk global. Ketika jalur itu tertutup akibat konflik di Timur Tengah, negara-negara Asia Tenggara yang bergantung pada impor pupuk langsung terancam krisis produksi pangan. Harga urea dunia melonjak lebih dari 40 persen hanya dalam hitungan minggu.
Baca Juga:
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa pemerintah memang sudah mengantisipasi situasi ini jauh sebelum krisis benar-benar menghantam.
“Presiden Prabowo sejak awal sudah membaca bahwa dunia sedang menuju periode yang tidak stabil. Beliau memerintahkan kami untuk tidak menunggu krisis datang, tapi menjemputnya dengan kebijakan,” kata Mentan Amran dalam pernyataan resminya, Minggu (3/5/2026).
Ketahanan stok pupuk nasional sendiri sudah disiapkan melalui diversifikasi pasokan sejak 2025. Pemerintah mengurangi ketergantungan pada satu jalur impor, sehingga dampak penutupan Selat Hormuz dan pembatasan ekspor China bisa ditekan. Pasokan untuk musim tanam 2026 diklaim tetap aman.
145 Regulasi Dipangkas, Distribusi Pupuk Dipercepat Langsung ke Petani
Penurunan harga bukan satu-satunya perubahan yang dirasakan petani. Pemerintah juga memangkas 145 regulasi pupuk melalui Instruksi Presiden, memotong rantai birokrasi distribusi yang selama ini memperlambat penyaluran dari Kementerian Pertanian ke PT Pupuk Indonesia hingga ke tangan petani.
Akses pupuk juga diperluas. Petani kini bisa mendapatkan pupuk bersubsidi berbasis KTP dengan jaringan kios yang diperluas hingga ke tingkat desa. Pemerintah menargetkan seluruh kecamatan sentra pangan terjangkau sebelum musim tanam gadu 2026 tiba, sehingga pupuk tersedia tepat waktu dan tidak perlu dicari jauh-jauh.
Perluasan akses ini penting karena salah satu masalah klasik distribusi pupuk bersubsidi adalah ketidakmerataan penyaluran. Petani di daerah terpencil kerap mendapatkan pupuk terlambat atau dalam jumlah yang tidak sesuai kebutuhan, meski harga sudah disubsidi negara.
HPP Gabah Rp 6.500 per Kg Jadi Jaring Pengaman bagi Petani
Pemerintah turut menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp 6.500 per kilogram. Kebijakan ini dirancang sebagai jaminan agar petani tidak merugi setelah berproduksi, sekaligus memperkuat posisi tawar mereka saat menghadapi fluktuasi harga gabah di tingkat lokal.
Kombinasi tiga kebijakan ini, yakni penurunan harga pupuk subsidi, percepatan distribusi, dan penetapan HPP gabah, menjadi paket perlindungan yang disiapkan pemerintah untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional di tengah gejolak harga komoditas global yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Editor: Ratna Dewi
