Teras News — Kementerian ESDM mengusulkan anggaran Rp815,56 miliar untuk program kompor listrik pada tahun anggaran 2027, sebagai bagian dari rencana mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG. Usulan ini disampaikan langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, Senin (15/6/2026).
Anggaran Kompor Listrik Masuk Pagu EBTKE 2027
Anggaran Rp815,56 miliar itu masuk dalam pagu Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), dan sudah tercantum dalam Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI). Bahlil menjelaskan bahwa kompor listrik bukan satu-satunya alternatif yang disiapkan untuk menggantikan LPG.
“Kompor listrik, ini karena kita mengurangi kebutuhan LPG, kita cari bauran energi lain. Jadi energi lain kita bukan hanya LPG, ada kompor listrik, CNG, dan lain-lain itu Rp815,56 miliar,” kata Bahlil.
Baca Juga:
Program motor listrik ikut masuk dalam paket transisi energi nasional, dengan anggaran Rp635,24 miliar. Dua program ini berjalan beriringan dalam kerangka diversifikasi energi yang diusung Kementerian ESDM untuk tahun depan.
DPR Diminta Bantu Pemetaan Daerah Sasaran
Bahlil mengakui pihaknya belum sepenuhnya memetakan daerah mana yang paling memerlukan program kompor listrik ini. Ia meminta anggota DPR ikut terlibat dalam proses pemetaan agar distribusi program tepat sasaran.
“Ini saya pikir kita juga minta bantuan dari bapak ibu anggota DPR untuk bisa tahu kompor listrik ini yang membutuhkan di daerah-daerah mana saja,” ujar Bahlil.
Keterlibatan DPR dalam pemetaan daerah sasaran menjadi salah satu kunci pelaksanaan program ini, mengingat sebaran kebutuhan energi rumah tangga yang berbeda-beda di tiap wilayah Indonesia.
Total Pagu ESDM 2027 Capai Rp27,33 Triliun
Program kompor listrik dan motor listrik hanya sebagian kecil dari total pagu indikatif Kementerian ESDM tahun anggaran 2027 yang mencapai Rp27,33 triliun. Angka ini mencakup berbagai program di sektor energi, termasuk energi fosil, energi terbarukan, hingga konservasi energi.
LPG selama ini menjadi salah satu komoditas energi dengan volume impor terbesar di Indonesia. Subsidi LPG juga menguras anggaran negara setiap tahun, sehingga pemerintah terus mendorong penggunaan sumber energi alternatif yang lebih banyak tersedia secara domestik, termasuk listrik yang diproduksi dari berbagai pembangkit dalam negeri.
Program kompor listrik sendiri pernah digulirkan pemerintah sebelumnya namun sempat menuai penolakan dari masyarakat. Rencana di tahun anggaran 2027 ini menandai upaya baru dengan skema yang disebut akan lebih memperhatikan kesiapan daerah dan kebutuhan riil rumah tangga penerima manfaat.
Editor: Arif Budiman
