Teras News — Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya, mendesak percepatan pembangunan infrastruktur darat dan laut di Maluku Utara dalam kunjungan kerja reses yang berlangsung Rabu (22/4/2026). Kunjungan itu menyasar langsung kebutuhan konektivitas di provinsi kepulauan yang selama ini menghadapi biaya logistik tinggi.
Komisi V memilih Maluku Utara sebagai salah satu daerah kunjungan reses karena karakteristik geografisnya yang terdiri dari banyak pulau, sekaligus statusnya sebagai kawasan rawan bencana. Keterbatasan akses antarwilayah di sana membuat distribusi barang tidak berjalan optimal dan mobilitas warga terhambat.
Jalan Inpres dan Pelabuhan Jadi Prioritas Utama
Dalam pertemuan yang melibatkan pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota se-Maluku Utara, Komisi V mengidentifikasi dua kebutuhan mendesak: peningkatan kualitas jalan melalui program Instruksi Presiden (Inpres) dan penguatan fasilitas pelabuhan. Danang menekankan bahwa jalan yang baik hingga tingkat daerah akan langsung berdampak pada efisiensi distribusi barang.
Baca Juga:
“Penguatan konektivitas, baik darat maupun laut, menjadi kunci untuk menurunkan biaya logistik dan memperlancar aktivitas ekonomi,” ujar Danang.
Tidak cukup di sana. Politisi Fraksi Gerindra itu juga mendorong penambahan armada kapal untuk memperkuat mobilitas antarpulau.
PNBP Kepelabuhanan Diusulkan untuk Biayai Infrastruktur Laut
Danang mengusulkan optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor kepelabuhanan sebagai salah satu sumber pendanaan pembangunan infrastruktur transportasi laut di daerah. Skema ini dinilai bisa mengurangi ketergantungan pada anggaran pusat untuk proyek-proyek di wilayah kepulauan.
“Maluku Utara membutuhkan konektivitas laut yang andal agar distribusi logistik lebih lancar dan aman,” kata Danang.
Seluruh aspirasi yang terkumpul dari kunjungan ini akan dibawa ke rapat kerja Komisi V bersama kementerian dan lembaga terkait. Danang juga mengingatkan pemerintah daerah untuk segera menyiapkan lahan dan menentukan lokasi proyek agar realisasi pembangunan tidak tertunda.
Dilansir dari laporan Gerindra.
Editor: Arif Budiman
