Teras News — Sebanyak 21.542 rumah tangga di Jawa Tengah belum memiliki akses jamban sehat hingga saat ini. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen meminta dukungan pemerintah pusat untuk menutup kekurangan itu melalui skema APBN.
Pernyataan tersebut disampaikan Taj Yasin dalam pertemuan dengan Komisi VIII DPR RI di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Rabu (22/4/2026). Taj Yasin hadir mewakili Gubernur Ahmad Luthfi yang menerima kunjungan kerja reses masa persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026.
5.328 Jamban Terbangun Sepanjang 2025, tapi Kebutuhan Masih Jauh
Pemprov Jawa Tengah mencatat realisasi pembangunan 5.328 unit jamban sepanjang tahun 2025. Angka itu belum cukup menutup total kebutuhan yang masih tersisa di lebih dari 21 ribu rumah tangga.
Baca Juga:
Taj Yasin menegaskan sanitasi bukan sekadar soal kebersihan. Program jambanisasi dan penyediaan air bersih masuk dalam agenda penanggulangan kemiskinan ekstrem sekaligus perbaikan derajat kesehatan masyarakat.
“Pembangunan jamban dan penyediaan akses air bersih menjadi konsentrasi kami, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” ujar Taj Yasin.
Ia langsung meminta dukungan konkret dari para legislator. “Kami mohon dukungan, agar kekurangan jambanisasi sekitar 21.542 rumah ini dapat segera direalisasikan,” lanjutnya.
Stunting 9,77 Persen, Sanitasi Jadi Bagian dari Penanganannya
Taj Yasin mengaitkan program sanitasi dengan upaya menekan angka stunting di Jawa Tengah. Prevalensi stunting di provinsi ini tercatat 9,77 persen, setara dengan sekitar 188.533 balita.
Intervensi sanitasi dinilai berperan dalam mendukung program kesehatan lainnya, termasuk penanganan stunting yang masih menjadi pekerjaan rumah besar di berbagai daerah.
Komisi VIII Catat Kebutuhan Jateng, Bantuan Triliunan Rupiah Turut Disalurkan
Ketua Tim Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, menyatakan pihaknya telah mencatat kebutuhan jambanisasi Jawa Tengah sebagai salah satu prioritas. “Kami menyerap aspirasi dari Jawa Tengah, termasuk kebutuhan jambanisasi yang masih memerlukan bantuan,” kata Abdul Wachid.
Komisi VIII berjanji menindaklanjuti kebutuhan itu bersama kementerian dan lembaga terkait yang menjadi mitra kerjanya.
Dalam kunjungan yang sama, Komisi VIII turut menyalurkan bantuan untuk Jawa Tengah dengan total nilai mencapai triliunan rupiah. Rinciannya: dukungan dari Kementerian Sosial sebesar Rp 2,76 triliun, sertifikasi halal gratis untuk 95.045 pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) senilai Rp 21,8 miliar, program Baznas Rp 4,08 miliar, dukungan BNPB Rp 2,3 miliar, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp 7,95 miliar.
Dilansir dari laporan Humas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Berita Terkait
Editor: Ratna Dewi
