5 Anggota OPM Mewoluk Ucap Ikrar Setia NKRI di Alun-alun Puncak Jaya

Teras News — Ratusan warga Kabupaten Puncak Jaya menyaksikan langsung momen yang jarang terjadi di tengah wilayah yang selama ini diwarnai ketegangan keamanan: lima anggota kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) dari Distrik Mewoluk secara sukarela menyatakan kesetiaan mereka kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prosesi ikrar itu berlangsung di Alun-alun Kota Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, pada 25 Juni. Kelima anggota OPM Kodap XXVIII membacakan naskah ikrar, menandatangani dokumen kesetiaan, lalu mencium Bendera Merah Putih sebagai pernyataan tekad memulai lembaran baru. Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya, unsur forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda), tokoh agama, tokoh adat, keluarga para peserta, serta ratusan warga hadir menyaksikan prosesi tersebut.

Seusai pembacaan ikrar, panitia menyerahkan bantuan sembako dan pakaian kepada kelima orang itu sebagai bentuk dukungan atas keputusan mereka kembali ke tengah masyarakat.

Kepala Penerangan Koops TNI Habema, Letkol Inf M Wirya Arthadiguna, menyebut keputusan itu lahir dari kesadaran pribadi tanpa paksaan. Ia menegaskan bahwa pendekatan komunikatif dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan menjadi kunci terbukanya jalan ini.

“Koops TNI Habema menghormati keputusan saudara-saudara kita yang telah memilih kembali ke pangkuan NKRI sebagai bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Kami berharap momentum ini menjadi awal bagi kehidupan yang lebih baik, aman, dan produktif bersama keluarga serta masyarakat. Kami juga mengajak siapa pun yang masih berada di kelompok bersenjata untuk menempuh jalan damai, karena masa depan Papua akan lebih baik apabila dibangun melalui persatuan, dialog, dan semangat kebersamaan demi kesejahteraan seluruh masyarakat,” ujar Wirya Arthadiguna dalam keterangannya dari Timika, 28 Juni.

Koops TNI Habema menyatakan akan terus mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif dalam menjaga keamanan di Papua, melalui kerja sama dengan tokoh agama, tokoh adat, dan pemerintah daerah.