Teras News — Ribuan pelaku usaha di Ponorogo, mulai pedagang kaki lima hingga perusahaan besar, akan didatangi petugas sensus mulai Juni ini. Pemerintah Kabupaten Ponorogo melepas 1.319 petugas Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Pendopo Agung Kabupaten Ponorogo pada Jumat (19/6/2026), menandai dimulainya pengumpulan data ekonomi terlengkap yang dijadwalkan berlangsung hingga Agustus 2026.
Plt Bupati Minta Pelaku Usaha Buka Data Sebenarnya
Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita, yang akrab disapa Bunda Lis, hadir langsung melepas ribuan petugas tersebut. Ia meminta semua responden, yakni seluruh pelaku usaha dan perusahaan dari skala mikro hingga besar, untuk memberikan data yang jujur kepada petugas di lapangan.
“Terima petugas, isi data dengan benar, rahasia data responden dilindungi undang-undang,” kata Bunda Lis di hadapan para petugas yang siap diterjunkan ke seluruh penjuru Ponorogo.
Baca Juga:
Bunda Lis menyebut hasil sensus yang akurat akan menjadi tulang punggung perencanaan dan evaluasi pembangunan ekonomi daerah. Jika data yang terkumpul komprehensif mencakup skala usaha, aktivitas, hingga profil pelaku usaha, arah kebijakan ekonomi Ponorogo bisa jauh lebih tepat sasaran. “Struktur ekonomi di Ponorogo akan terlihat jelas,” terangnya.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah, camat, lurah, dan kepala desa turut mendukung kelancaran pelaksanaan sensus ini.
18 Kategori Kegiatan Ekonomi, dari Warung Kelontong hingga Ekonomi Digital
Kepala BPS Ponorogo Evi Tri Susanti menjelaskan cakupan Sensus Ekonomi 2026 sangat luas. Petugas akan mendata 18 kategori kegiatan ekonomi tanpa pengecualian. Warung kelontong, pedagang kaki lima, dan usaha rumahan masuk dalam daftar, begitu pula korporasi, perusahaan manufaktur, industri keuangan, pertambangan, perdagangan, akomodasi, pariwisata, jasa, ekonomi digital, hingga ekonomi lingkungan.
Kompleksitas sensus kali ini, menurut Evi, jauh lebih tinggi dibanding periode sebelumnya. Salah satu tantangannya adalah banyak pelaku UMKM yang kini menjalankan bisnis secara digital tanpa lokasi usaha yang tetap, sehingga petugas perlu strategi khusus untuk menjangkau mereka.
“Data yang dihasilkan akan mendukung perencanaan dan keputusan strategis, memotret tren perekonomian terkini, serta membantu pelaku usaha mengidentifikasi peluang dan tantangan bisnis,” jelas Evi.
Kerahasiaan Data Dijamin Undang-Undang, Tidak Terkait Pajak
Salah satu kekhawatiran yang kerap muncul dari pelaku usaha skala menengah dan besar adalah soal kerahasiaan data yang mereka berikan. Evi memastikan hal itu tidak perlu dirisaukan. BPS hanya menyajikan data dalam bentuk agregat atau kelompok, dan informasi yang dikumpulkan tidak berkaitan sama sekali dengan urusan perpajakan.
“BPS sebenarnya hanya akan menyajikan data dalam bentuk agregat (kelompok), serta tidak berkaitan dengan urusan perpajakan,” pungkas Evi.
Kerahasiaan data responden juga dijamin secara hukum, sebagaimana ditegaskan Bunda Lis saat melepas petugas. Sensus Ekonomi dilakukan BPS setiap sepuluh tahun sekali, dan edisi 2026 ini menjadi yang pertama secara resmi memasukkan ekonomi digital dan ekonomi lingkungan sebagai objek pendataan, mencerminkan perubahan lanskap bisnis yang semakin cepat bergeser ke platform daring.
Pengumpulan data di lapangan akan berlangsung dari Juni hingga Agustus 2026. Hasilnya kelak diharapkan memberi gambaran menyeluruh tentang kondisi dan potensi usaha di Ponorogo sebagai pijakan kebijakan ekonomi jangka panjang daerah.
Editor: Ratna Dewi
