Teras News — Indonesia adalah salah satu produsen batubara terbesar di dunia, namun krisis pasokan bahan bakar itu kini memaksa PLN memadamkan listrik secara bergilir di Jawa, Sumatra, dan Bali. Kondisi itu memantik kemarahan warga sekaligus teguran keras dari Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno, yang mengaku sendiri merasakannya saat kunjungan ke Kota Bogor, Jumat (19/6).
Eddy bukan sekadar menerima laporan dari konstituen. Anggota Komisi XII DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional itu langsung mengalami pemadaman ketika berada di daerah pemilihannya. Pengalaman itu ia sampaikan dalam keterangan resmi, Sabtu (20/6/2026).
Pasokan Batubara Jenis Medium Rank Coal Jadi Biang Masalah
Eddy menyebut akar masalah sudah teridentifikasi. Kurangnya pasokan batubara jenis medium rank coal ke pembangkit-pembangkit PLN memaksa perusahaan listrik negara itu mengalokasikan beban secara tidak merata, yang berujung pada pemadaman bergilir.
Baca Juga:
“Saya memahami bahwa akar permasalahan antara lain berawal dari kurangnya pasokan batubara jenis medium rank coal ke pembangkit-pembangkit PLN, sehingga terpaksa dilakukan pengalokasian beban listrik secara tidak merata,” kata Eddy.
Bagi Eddy, situasi ini tidak masuk akal. Indonesia dikenal sebagai eksportir batubara kelas dunia, sehingga krisis pasokan untuk kebutuhan domestik seharusnya tidak perlu terjadi.
Produsen “Nakal” Diduga Hindari Kewajiban DMO
Eddy mengarahkan tuntutannya ke dua lembaga sekaligus. PLN diminta mengevaluasi seluruh rantai pasok batubara agar kejadian serupa tidak berulang. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) didorong mempercepat perizinan produksi batubara agar produsen bisa segera beroperasi penuh.
Yang lebih tajam, ia meminta Kementerian ESDM memperketat pengawasan terhadap produsen yang ia sebut “nakal”.
“Saya juga mendorong agar Kementerian ESDM melakukan pengawasan yang ketat terhadap produsen batubara yang ‘nakal’ dan cenderung menghindar dari kewajiban mereka menyediakan batubara untuk kebutuhan domestik, berdasarkan aturan Domestic Market Obligation,” tegasnya.
Domestic Market Obligation (DMO) adalah kewajiban yang mengharuskan produsen batubara menyisihkan sebagian produksinya untuk pasar dalam negeri, termasuk untuk pembangkit listrik PLN. Jika kewajiban itu tidak dipenuhi, pasokan ke pembangkit bisa terganggu.
Dari Krisis Batubara ke Dorongan 100 GW Energi Surya
Eddy tidak berhenti pada solusi jangka pendek. Ia mendorong seluruh pemangku kepentingan menjadikan krisis ini titik tolak untuk mempercepat transisi energi. Target yang ia sebut konkret: pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTSurya) berkapasitas 100 gigawatt (GW) sesuai amanat Presiden Prabowo Subianto.
“Kita telah mendapatkan amanah dari Presiden Prabowo untuk membangun PLTSurya 100GW dan wajib mempercepat program transisi energi berdasarkan RUPTL tahun 2025-2034, agar memaksimalkan sumber energi terbarukan yang tersebar di seluruh Indonesia, serta menguatkan ketahanan energi nasional,” ujar Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia ini.
RUPTL atau Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah dokumen perencanaan jangka panjang PLN yang mengatur arah pengembangan pembangkit listrik nasional, termasuk porsi energi terbarukan.
Sampai berita ini diturunkan, PLN belum memberikan pernyataan resmi merespons desakan tersebut. Publik di wilayah terdampak masih menunggu kepastian kapan pemadaman bergilir ini benar-benar berakhir.
Editor: Arif Budiman
