Teras News — Rp200 miliar — sebesar itulah anggaran yang disiapkan pemerintah pusat untuk membangun Sekolah Nasional Terintegrasi (SNI) di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dana itu bersumber dari APBN dan menjadi bagian dari program nasional yang menargetkan 100 sekolah unggulan di seluruh Indonesia.
Bangka Tengah masuk daftar 25 kabupaten yang menjadi prioritas pembangunan tahap pertama. Bupati Algafry Rahman menyampaikan kabar ini usai memaparkan program tersebut di gedung DPRD setempat, Senin, dan menegaskan bahwa kabupatennya adalah satu-satunya daerah di Bangka Belitung yang lolos syarat.
“Tahun ini terdapat 25 kabupaten di Indonesia yang menjadi lokasi prioritas pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi dan Bangka Tengah menjadi salah satunya,” kata Algafry.
Baca Juga:
Lahan 29,5 Hektare Dihibahkan ke Kemendikdasmen
Pemerintah daerah sudah menetapkan lokasi di Desa Namang, persis di dekat kawasan wisata Hutan Pelawan Namang. Lahan seluas 29,5 hektare itu merupakan aset milik pemkab dan akan dihibahkan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), karena sekolah ini langsung berada di bawah naungan kementerian tersebut.
“Karena sekolah tersebut berada langsung di bawah Kemendikdasmen, maka aset daerah yang digunakan harus melalui proses hibah,” jelas Algafry. Pemerintah daerah, kata dia, hanya bertugas menyiapkan lahan sesuai syarat dan kriteria yang sudah ditetapkan pusat.
Proses hibah ini berarti pengelolaan dan kepemilikan lahan beralih sepenuhnya ke pemerintah pusat setelah sekolah resmi berdiri.
Bukan Sekolah Garuda, Bukan Sekolah Rakyat
Banyak warga yang belum familier dengan konsep SNI dan kerap menyamakannya dengan Sekolah Garuda atau Sekolah Rakyat. Algafry meluruskan perbedaan itu secara langsung.
SNI dipersiapkan khusus untuk pelajar daerah yang memiliki prestasi akademik. Sekolah Garuda, sebaliknya, menyasar siswa berprestasi dari seluruh Indonesia tanpa batasan daerah. SNI juga bukan sekolah berasrama, melainkan sekolah unggulan non-asrama yang menampung jenjang SD, SMP, hingga SMA dalam satu kawasan pendidikan terpadu.
“Pemerintah menyiapkan lembaga pendidikan unggulan ini sebagai upaya pemerataan pendidikan dengan memberikan akses kepada siswa berprestasi dari seluruh lapisan masyarakat,” ujar Algafry.
Tenaga pendidik untuk sekolah ini tidak direkrut oleh daerah. Seleksi guru dilakukan secara nasional oleh pemerintah pusat.
Dari Target 100 Sekolah, Bangka Tengah Masuk 25 Pertama
Algafry mengatakan dirinya telah langsung memaparkan proposal ke Kemendikdasmen di Jakarta. Hasilnya, Bangka Tengah masuk dalam gelombang pertama dari total 100 SNI yang direncanakan pemerintah pusat.
“Saya sudah melakukan paparan di Kemendikdasmen. Dari target nasional sebanyak 100 sekolah, Bangka Tengah masuk dalam prioritas awal pembangunan 25 sekolah,” kata Algafry.
Dengan anggaran Rp200 miliar dari APBN dan lahan yang sudah tersedia, proses pembangunan tinggal menunggu kepastian jadwal dari Kemendikdasmen. Bagi masyarakat Bangka Tengah, kehadiran sekolah unggulan berskala nasional ini membuka peluang yang selama ini hanya bisa dinikmati anak-anak di kota besar.
Editor: Surya Dharma
