Teras News — 10 perusahaan eksportir minyak kelapa sawit (CPO) Indonesia terbukti memanipulasi dokumen pengiriman kapal untuk menekan nilai ekspor yang dilaporkan ke pemerintah. Temuan itu mendorong Presiden Prabowo Subianto membentuk BUMN Khusus Ekspor yang akan bertindak sebagai pengekspor tunggal hasil sumber daya alam Indonesia.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membongkar modus tersebut di hadapan publik di kawasan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Pengungkapan ini bermula dari keresahan Presiden Prabowo yang sudah beberapa kali mengangkat masalah underinvoicing (manipulasi nilai ekspor agar terlihat lebih kecil dari harga sesungguhnya) dalam rapat kabinet.
Purbaya Sidak LNSW, Tim 10 Orang Dibentuk dengan Teknologi AI
Purbaya langsung bergerak. Ia mendatangi Lembaga National Single Window (LNSW) di bawah Kementerian Keuangan, lembaga yang menyimpan seluruh data ekspor dan impor Indonesia. Hasilnya mengejutkan.
Baca Juga:
“Tadi bapak presiden cerita underinvoicing ini bukan kali pertama beliau mengkomunikasikan itu. Sudah beberapa kali di rapat kabinet. Jadi saya langsung datang ke LNSW di bawah Kementerian Keuangan itu semua data ekspor impor ada di situ tapi mereka enggak ada yang bisa jawab,” kata Purbaya.
Kementerian Keuangan kemudian membentuk tim khusus berisi 10 orang. Tim ini dibekali teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk menelusuri transaksi ekspor satu per satu. Mereka memeriksa secara acak 10 perusahaan eksportir CPO dan membedah dokumen pengiriman kapal dari setiap transaksi.
Modus: Jual Murah ke Singapura, Jual Mahal ke Amerika
Polanya seragam di hampir seluruh sampel. Perusahaan Indonesia menjual produk ke perusahaan afiliasi mereka di Singapura dengan harga yang ditekan serendah mungkin. Dari Singapura, produk yang sama dijual kembali ke Amerika Serikat dengan harga jauh lebih tinggi.
Yang lebih tersembunyi: kapal pengangkut berlayar langsung dari Indonesia ke Amerika, namun dokumennya diubah di Singapura seolah transaksi terjadi di sana.
“Kita melihat perusahaan-perusahaan Indonesia mengirimkan produk mereka ke Singapura, meskipun namanya perusahaan asing. Kita dapat melacak siapa pemiliknya. Kemudian barang-barang tersebut dikirim ke Amerika melalui perusahaan Singapura. Jadi kapal langsung dari Indonesia ke Amerika, tetapi dokumennya dimanipulasi di Singapura,” ujar Purbaya.
Akibatnya, laba perusahaan tercatat di luar negeri. Pajak penghasilan yang masuk ke kas negara Indonesia menjadi sangat kecil, jauh di bawah yang seharusnya.
BUMN Ekspor Jadi Pengekspor Tunggal CPO, Batu Bara, dan Besi
Prabowo memutuskan penjualan semua hasil sumber daya alam Indonesia, mulai dari minyak kelapa sawit, batu bara, hingga besi fero alloy, wajib disalurkan melalui BUMN Khusus Ekspor yang ditunjuk pemerintah.
“Harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah RI sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian setiap hasil ekspor akan diteruskan BUMN yang ditunjuk pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut,” jelas Prabowo.
BUMN ini dirancang sebagai marketing facility, fasilitas pemasaran yang sekaligus berfungsi memperketat pengawasan terhadap praktik underinvoicing, transfer pricing (pengalihan keuntungan ke yurisdiksi pajak lebih rendah), hingga pelarian devisa ke luar negeri.
Purbaya menegaskan pihaknya justru diuntungkan dengan kehadiran BUMN baru itu. “Jadi itulah tujuan utamanya. Jadi jika Anda bertanya, apakah saya untung (dari BUMN Khusus Ekspor)? Saya sangat beruntung,” katanya.
Kesulitan utama selama ini terletak pada ketiadaan data pembanding harga di negara tujuan ekspor. Tanpa angka pembanding itu, pemerintah tidak bisa membuktikan bahwa harga yang dilaporkan eksportir jauh di bawah harga pasar sesungguhnya. BUMN Khusus Ekspor diharapkan menutup celah tersebut dengan mengendalikan transaksi sejak dari hulu.
Editor: Arif Budiman
