Teras News — Dua belas pemerintah provinsi kini duduk satu meja di Semarang untuk merancang respons bersama terhadap tekanan ekonomi global yang mulai terasa di berbagai daerah. Forum ini bukan sekadar rapat seremonial — hasilnya langsung menyentuh urusan harga pangan, distribusi energi lintas batas, hingga strategi menekan angka kemiskinan di masing-masing wilayah.
Jawa Tengah menjadi tuan rumah Rapat Kerja Gubernur Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD MPU) yang berlangsung pada 11-12 Mei 2026. Forum ini mempertemukan 10 provinsi anggota tetap FKD MPU, yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, ditambah dua provinsi undangan, Maluku Utara dan Kepulauan Riau.
Ahmad Luthfi: Keterbatasan Fiskal Paksa Daerah Lebih Kreatif
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi membuka nada diskusi dengan lugas. Ia menyebut tekanan fiskal yang dirasakan daerah saat ini sudah tidak bisa diabaikan dan justru harus dijadikan pendorong inovasi.
Baca Juga:
“Kita menyadari bahwa di situasi global saat ini, tekanan fiskal, keterbatasan fiskal, dan lain sebagainya menuntut seluruh pejabat publik untuk lebih kreatif,” kata Luthfi saat Gala Dinner Rapat Kerja Gubernur FKD MPU di Hotel Tentrem, Kota Semarang, Senin (11/5/2026) malam.
Luthfi mendorong agar setiap provinsi mengidentifikasi keunggulan masing-masing, lalu menjadikannya modal untuk saling melengkapi. Jawa Tengah misalnya, punya basis industri manufaktur dan pertanian yang berbeda karakter dengan Bali yang mengandalkan pariwisata, atau NTT yang punya potensi peternakan dan energi terbarukan.
Inflasi Terkendali 2,42 Persen, tapi Distribusi Pangan Jadi Soal
Di tengah rapat, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus membawa data yang cukup memberi gambaran kondisi ekonomi nasional saat ini. Inflasi secara nasional per April 2026 tercatat 2,42 persen (year on year) menurut data BPS. Pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026 mencapai 5,61 persen.
“Capaian ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia tetap resilience di tengah tekanan global,” ucap Akhmad Wiyagus.
Wiyagus hadir mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang secara khusus mengirimkan dua wakil menteri ke Semarang sebagai bentuk perhatian pusat terhadap forum ini. “Mendagri secara khusus meminta dua Wamendagri datang ke Jawa Tengah untuk acara ini,” ujarnya.
Meski angka makroekonomi terbilang stabil, Wiyagus mengingatkan sektor pangan masih menyimpan kerentanan. Distribusi antarwilayah yang timpang, pasokan yang tidak merata, dan minimnya hilirisasi pangan menjadi tiga titik lemah yang harus diselesaikan lewat kerja sama antardaerah, bukan hanya kebijakan pusat.
Tiga Agenda Utama yang Dibawa ke Meja Rapat
Ada tiga pokok pembahasan yang menjadi agenda inti rapat kerja dua hari ini: evaluasi enam fokus rencana aksi MPU yang sudah berjalan, penyusunan kesepakatan bersama soal pengawasan energi dan pangan lintas batas, serta penerimaan arahan langsung dari pemerintah pusat.
Pengawasan energi dan pangan lintas batas menjadi poin yang paling krusial. Selama ini, rantai distribusi bahan pokok dari daerah surplus ke daerah defisit kerap terganggu oleh perbedaan regulasi antarprovinsi. Forum ini diharapkan menghasilkan kesepakatan yang menutup celah tersebut.
Hasil rapat kerja FKD MPU ini akan menjadi rujukan bagi masing-masing gubernur dalam menyusun kebijakan daerah di paruh kedua 2026, di tengah ketidakpastian ekonomi global yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Editor: Arif Budiman
