Teras News — Selasa (5/5) siang, Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia ke Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan itu membahas dua isu besar yang tengah menekan sektor energi nasional: dinamika harga minyak mentah di pasar global dan penguatan kepemilikan negara di sektor pertambangan.
Harga Minyak Mentah Jadi Soal Utama
Bahlil menyebut salah satu pokok pembahasan adalah perkembangan harga minyak mentah global terhadap Indonesian Crude Price (ICP), atau harga acuan minyak mentah Indonesia. Pergerakan ICP berdampak langsung pada penerimaan negara dari sektor migas, sekaligus memengaruhi asumsi dasar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Bahlil menyampaikan sejumlah perkembangan strategis di sektor energi dan pertambangan nasional usai keluar dari Istana. Ia tidak merinci angka atau target spesifik yang disepakati dalam pertemuan tersebut.
Baca Juga:
Negara Dorong Kepemilikan Lebih Besar di Tambang
Isu penguatan kepemilikan negara di sektor tambang turut dibahas dalam pertemuan itu. Pemerintah selama ini mendorong agar porsi kepemilikan entitas negara, baik melalui BUMN maupun badan usaha milik daerah, diperbesar dalam pengelolaan sumber daya mineral strategis.
Kebijakan ini relevan di tengah tekanan global terhadap rantai pasok mineral kritis seperti nikel, bauksit, dan tembaga yang semakin diperebutkan negara-negara industri besar. Indonesia, sebagai salah satu pemilik cadangan nikel terbesar di dunia, memiliki posisi tawar yang signifikan dalam peta energi global.
Pertemuan Prabowo dan Bahlil berlangsung di tengah fluktuasi harga minyak dunia yang dipicu ketidakpastian geopolitik dan kebijakan produksi negara-negara anggota OPEC+. Kondisi itu membuat pemerintah perlu terus mengkalibrasi asumsi harga minyak dalam perencanaan fiskal nasional.
Publik kini menunggu tindak lanjut konkret dari pertemuan tersebut, terutama menyangkut kebijakan harga energi domestik dan arah regulasi kepemilikan di sektor tambang strategis.
Editor: Ratna Dewi
