Berita

Target 0 Persen Kemiskinan Ekstrem 2026, Menko PM Andalkan Sensus Ekonomi BPS sebagai Pijakan Anggaran

7
×

Target 0 Persen Kemiskinan Ekstrem 2026, Menko PM Andalkan Sensus Ekonomi BPS sebagai Pijakan Anggaran

Sebarkan artikel ini

Teras News — 0 persen — itu target kemiskinan ekstrem yang dipatok pemerintah untuk tahun 2026, dan Sensus Ekonomi yang tengah dijalankan Badan Pusat Statistik (BPS) kini ditempatkan sebagai instrumen utama untuk mencapainya. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan posisi itu dalam konferensi pers Sensus Ekonomi 2026 sektor ekonomi kreatif di Jakarta.

Muhaimin menyebut data dari sensus ekonomi bukan sekadar catatan statistik. Pemerintah akan memetakan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam skala desil, yakni pembagian kelompok populasi berdasarkan tingkat pendapatan secara bertingkat, sebagai dasar penyusunan anggaran dan keputusan kebijakan ekonomi.

“Policy yang diambil di dalam politik anggaran tepat sasaran, yang layak dibantu mendapatkan perhatian khusus, yang layak tumbuh didorong untuk tumbuh, yang mulai naik kelas jumlahnya diketahui dengan pasti dan diberikan stimulus untuk naik kelas,” kata Muhaimin.

Sektor ekonomi kreatif dan UMKM disebut sebagai dua pilar yang paling mendesak untuk dipetakan. Muhaimin mengatakan selama ini banyak pelaku ekonomi kreatif belum mendapat pengakuan dalam rumusan kebijakan karena minimnya data. Sensus ini diharapkan mengubah kondisi itu dengan memberikan gambaran yang presisi — dari intervensi per subsektor, sebaran geografis, hingga kebutuhan spesifik tiap pelaku kreatif.

“UMKM, satu tarikan nafas dengan ekonomi kreatif sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.

Tiga target ekonomi ditetapkan sebagai tolok ukur: pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen, kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2026, dan angka kemiskinan maksimal 5 persen pada 2029. Muhaimin menempatkan ketersediaan data akurat dari sensus sebagai prasyarat agar target-target itu bisa dikejar tanpa kebijakan yang meleset sasaran.

“Data adalah infrastruktur yang mutlak menjadi kebutuhan pemerintah maupun di luar pemerintah. Sehingga sensus ekonomi ini adalah bagian dari investasi besar yang akan menjadi model kemajuan negara ke depan,” katanya.

Muhaimin berharap hasil Sensus Ekonomi 2026 kelak menjadi bagian dari penguatan data tunggal sosial ekonomi nasional yang bisa dipakai baik oleh instansi pemerintah maupun lembaga di luar pemerintah.

Penulis: Dian Permata
Editor: Surya Dharma