Teras News — 64,60 persen hingga 96,76 persen — itulah porsi biaya bahan baku dan bahan penolong dalam struktur biaya input industri nasional, jauh melampaui biaya gas yang hanya menyumbang sekitar 6,35 persen. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025 ini mematahkan klaim bahwa harga gas adalah akar utama ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) yang kian membayangi jutaan buruh Indonesia.
Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal menyatakan pemerintah aktif turun tangan ke sejumlah perusahaan untuk mencegah gelombang PHK meluas. Salah satu hasil konkretnya terlihat pada Grup Yazaki, produsen komponen otomotif, yang berhasil dibujuk menunda rencana relokasi produksi ke Vietnam lewat perundingan bipartit. Pengurangan tenaga kerja di perusahaan itu akhirnya diarahkan secara bertahap melalui berakhirnya kontrak kerja, bukan pemecatan massal.
“Kita sedang melakukan mitigasi di berbagai perusahaan agar PHK bisa ditekan semaksimal mungkin. Tidak semua informasi yang beredar itu menggambarkan kondisi riil di lapangan,” kata Said Iqbal dalam keterangannya di Jakarta.
Baca Juga:
Pemerintah juga mengawal penyelesaian kasus PT Pakerin, PT Molex Ayus, dan sejumlah perusahaan lain agar hak-hak pekerja tetap terpenuhi. Namun Said mengakui tekanan yang menghantam dunia usaha datang dari banyak arah sekaligus.
“Konflik Timur Tengah menyebabkan kenaikan harga BBM industri dan gas nonsubsidi. Kemudian daya beli masyarakat turun sehingga volume produksi perusahaan ikut menurun,” ucap Said. Ia menambahkan, pelemahan rupiah turut mendongkrak biaya produksi, sementara sebagian investasi bergeser ke negara lain.
Dari sisi akademis, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menegaskan bahwa menyalahkan harga gas semata adalah penyederhanaan yang keliru. Ia mengingatkan, daya saing industri nasional ditentukan oleh sekitar 15 faktor berbeda.
“Cost competitiveness melalui harga gas hanya salah satu komponen. Faktor yang lebih banyak menentukan adalah industrial strategy, market demand, dan resource element,” ujar Komaidi.
ReforMiner juga mencatat tidak semua industri penerima Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), yakni skema subsidi harga gas untuk sektor tertentu, memiliki ketergantungan tinggi terhadap komponen energi tersebut. Komaidi mendorong pemerintah memperkuat strategi industri, menjaga permintaan pasar, meningkatkan efisiensi rantai pasok, serta memastikan ketersediaan bahan baku bagi sektor manufaktur.
Berita Terkait
Editor: Arif Budiman