Teras News — Kabupaten Rembang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2025. Penghargaan yang diterima Bupati Rembang pada Kamis (11/6/2026) ini merupakan kali kedelapan secara berturut-turut.
“Harapannya, pelaksanaan program pemerintah akan semakin dirasakan langsung oleh masyarakat. Tata kelola keuangan yang baik, akan berdampak pada tata kelola pemerintahan yang baik pula,” kata Sekretaris Daerah Rembang, Fahrudin, saat ditemui di halaman kantor bupati, Jumat (12/6/2026).
Delapan Kali WTP: Tidak Ada Kerugian Negara dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
WTP adalah opini tertinggi yang bisa diberikan BPK kepada pemerintah daerah. Opini ini menunjukkan laporan keuangan suatu daerah disajikan secara wajar, sesuai standar akuntansi pemerintahan, tanpa ada catatan pengecualian yang signifikan.
Baca Juga:
Fahrudin menegaskan, raihan kedelapan ini membuktikan tidak ada dampak kerugian negara dalam pengelolaan keuangan di Rembang. Bagi warga, artinya anggaran daerah dikelola dengan tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Bagi Pemkab Rembang sendiri, capaian ini menjadi dorongan untuk terus meningkatkan kualitas penataan keuangan ke depan.
Peluang Dana Insentif dari Pusat, Tapi Syaratnya Tidak Mudah
Raihan WTP membuka peluang bagi Rembang untuk mendapatkan dana insentif pajak dari pemerintah pusat. Namun, WTP hanyalah satu dari sejumlah syarat yang harus dipenuhi.
“WTP menjadi salah satu syarat daerah untuk mendapatkan dana insentif pajak dari pusat. Namun, kami perlu kerja keras lagi untuk mewujudkan syarat-syarat lainnya,” ujar Fahrudin.
Syarat lain yang harus dipenuhi meliputi kemampuan daerah mengendalikan inflasi, keberhasilan menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, dan stunting anak, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Artinya, pekerjaan rumah Pemkab Rembang masih panjang meski prestasi akuntabilitas keuangannya sudah konsisten.
Bagi masyarakat Rembang, capaian delapan kali WTP berturut-turut ini tentu bukan sekadar prestasi administratif. Yang ditunggu warga adalah bukti nyata di lapangan: layanan publik yang membaik, angka kemiskinan yang turun, dan program-program pemerintah yang benar-benar sampai ke tangan mereka.
Editor: Arif Budiman
