Prabowo Siapkan Stimulus Semester II 2026: 33,24 Juta Penerima Bantuan Pangan hingga 420.000 Peserta Pelatihan Kerja

Teras News — 470.000 — itulah total kuota penerima program pengembangan tenaga kerja yang disiapkan pemerintah dalam paket stimulus ekonomi semester II 2026. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Muhammad Qodari mengungkapkan paket tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto, yang mencakup subsidi transportasi, bantuan pangan massal, hingga insentif bagi pelaku usaha.

Qodari merinci, pemerintah akan memangkas tarif kereta api dan kapal laut Pelni sebesar 30 persen selama periode libur sekolah serta libur Natal dan Tahun Baru. Bersamaan dengan itu, tarif jasa kepelabuhan untuk transportasi penyeberangan dibebaskan, dan tiket pesawat mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) di periode yang sama.

“Insentif ini diharapkan dapat mendorong mobilitas masyarakat sekaligus menciptakan efek pengganda atau multiplier effect bagi perekonomian,” ujar Qodari.

Sebanyak 33,24 juta keluarga penerima manfaat dijadwalkan mendapat bantuan pangan sepanjang Juli hingga September 2026. Program ini diarahkan untuk melindungi kelompok rentan dari gejolak harga kebutuhan pokok yang dipicu ketidakpastian ekonomi global.

Pada lini tenaga kerja, pemerintah membuka program magang nasional untuk 150.000 lulusan perguruan tinggi. Pelatihan vokasi tersedia bagi 220.000 lulusan SMA dan SMK, ditambah kuota 50.000 tempat khusus bagi pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dunia usaha juga masuk dalam jangkauan paket ini. Pemerintah menetapkan bea masuk 0 persen atas impor LPG untuk industri petrokimia dan impor bahan baku plastik. Pelaku industri kreatif, khususnya para penulis, mendapat tarif khusus Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 1,5 persen.

“Seluruh stimulus tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo untuk menjaga daya beli masyarakat, mendorong konsumsi domestik, serta melindungi masyarakat dari dampak ketidakpastian global,” kata Qodari dalam keterangannya.

“Pemerintah akan terus mengawal implementasi seluruh kebijakan tersebut agar berjalan sesuai rencana, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar Qodari.