Teras News — Lima kebijakan ekonomi besar bergulir serentak pada 24 Juni 2026, mulai dari regulasi baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur financial influencer atau finfluencer, hingga pengumuman Presiden Prabowo Subianto soal peluncuran biodiesel B50 bulan depan.
OJK merilis Peraturan OJK (POJK) Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perilaku Penyampai Informasi Sektor Jasa Keuangan. Regulasi ini secara khusus mengatur finfluencer agar menyampaikan informasi keuangan yang jelas, akurat, jujur, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan. Tujuannya adalah memperkuat perlindungan konsumen di tengah maraknya konten keuangan di media sosial yang tidak selalu terverifikasi kebenarannya.
Di sisi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan omzet pedagang yang berjualan di berbagai platform lokapasar akan digabung dalam satu penghitungan pajak. Ketentuan itu mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025. Direktur P2Humas DJP Inge Diana Rismawanti menjelaskan mekanismenya: platform yang ditunjuk sebagai pemungut pajak wajib melaporkan data transaksi setiap penjual langsung kepada DJP.
Baca Juga:
Presiden Prabowo menyampaikan kabar soal energi dari panggung Pekan Nasional Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) XVII di Gorontalo. Ia menegaskan Indonesia sedang melaju menuju swasembada bahan bakar minyak, dengan biodiesel B50 sebagai salah satu pilar utamanya. Peluncuran dijadwalkan Juli 2026.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengumumkan pemerintah menyiapkan stimulus tarif transportasi untuk tiga periode sekaligus: libur sekolah 2026, Natal 2026, dan Tahun Baru 2027. “Selain pada periode libur sekolah, pemerintah juga memberikan insentif dan diskon transportasi untuk Natal 2026 dan Tahun Baru 2027,” kata Dudy dalam keterangannya di Jakarta pada 24 Juni 2026. Kebijakan ini dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong mobilitas dan pertumbuhan ekonomi.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan turut angkat bicara soal program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN). Luhut mengaku timnya sudah menerima kunjungan dari Wakil Kepala BGN untuk mengevaluasi jalannya program tersebut. Ia menyarankan agar penyempurnaan dilakukan secara bertahap.
Berita Terkait
Editor: Surya Dharma
