Teras News — Defisit fiskal Indonesia ditetapkan tidak boleh melampaui 3 persen dari produk domestik bruto, sementara rasio utang dijaga di bawah 60 persen PDB. Angka-angka itu yang dibawa pemerintah ke hadapan lembaga pemeringkat kredit dan investor internasional di Washington DC pekan lalu, sebagai bukti bahwa program-program besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan menggoyahkan keseimbangan keuangan negara.
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyampaikan hasil pertemuan tersebut dalam rangkaian IMF-World Bank Spring Meetings 2026 yang berlangsung pada 13-18 April 2026 di Washington DC. Misbakhun hadir langsung mewakili DPR untuk mendampingi delegasi pemerintah dalam meyakinkan komunitas keuangan global soal ketahanan fiskal Indonesia.
MBG hingga Koperasi Desa Masuk Hitungan Fiskal
Misbakhun memastikan bahwa program prioritas pemerintah, mulai dari MBG hingga pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sudah masuk dalam kalkulasi ketahanan fiskal. Artinya, pemerintah mengklaim program-program itu tetap bisa berjalan tanpa harus melonggarkan batas defisit yang selama ini menjadi patokan disiplin anggaran.
Baca Juga:
Pemerintah juga memutuskan tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Kebijakan itu, menurut Misbakhun, diambil untuk tiga tujuan sekaligus: menjaga inflasi tetap terkendali, melindungi daya beli masyarakat kelas bawah, dan menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Subsidi BBM Didorong Lebih Tepat Sasaran
Meski harga BBM subsidi tidak naik, pemerintah mendorong agar penyaluran subsidi dibenahi supaya lebih tepat sasaran. Misbakhun menyebut langkah ini penting agar manfaat subsidi benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan, bukan tersedot oleh segmen yang secara ekonomi sudah mampu.
“Kami ingin subsidi itu maksimal mendorong ekonomi masyarakat,” ujar Misbakhun, seperti dikutip dalam program Power Lunch CNBC Indonesia, Senin (27/4/2026).
Pertemuan dengan lembaga rating dan investor di forum IMF-World Bank memang menjadi salah satu kanal penting bagi pemerintah untuk mengkomunikasikan postur fiskal secara langsung. Komunitas investor global, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi dunia saat ini, sangat memperhatikan konsistensi kebijakan fiskal negara-negara berkembang sebelum mengambil keputusan investasi atau mempertahankan peringkat kredit.
Publik dan pelaku pasar kini menunggu bagaimana implementasi subsidi tepat sasaran itu akan dijalankan secara teknis, sekaligus memantau apakah komitmen menjaga defisit 3 persen akan bertahan di tengah kebutuhan pembiayaan program-program prioritas yang terus bertambah.
Editor: Ratna Dewi
