Teras News — Senin (27/4/2026), Manado menjadi tujuan kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI. Wakil Ketua Komisi VII, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, memimpin rombongan yang datang khusus untuk menyerap aspirasi dan melihat langsung kondisi sektor pariwisata, UMKM, serta ekonomi kreatif di Sulawesi Utara.
Pariwisata dan UMKM Sulawesi Utara Jadi Fokus Kunjungan
Rahayu menyampaikan bahwa kedatangan Komisi VII bukan sekadar kunjungan seremonial. Ia ingin rombongan benar-benar melihat tantangan nyata di lapangan — dari sektor pariwisata hingga perindustrian — sebelum merumuskan kebijakan.
“Hasil kunjungan kerja ini diharapkan menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi kebijakan yang strategis dan implementatif guna memperkuat daya saing pariwisata, UMKM, ekonomi kreatif, perindustrian, serta penyiaran publik dalam mendorong perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di daerah,” ujar politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Baca Juga:
Komisi VII menghadirkan sejumlah mitra dalam kunjungan ini. Kementerian UMKM, Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Perindustrian, LKBN Antara, TVRI, RRI, dan Badan Standardisasi Nasional turut hadir agar bisa melihat langsung kebutuhan daerah.
Dua Panitia Kerja Aktif: AMDK dan Film Nasional
Di luar agenda kunjungan, Rahayu juga mengungkapkan bahwa Komisi VII tengah menjalankan dua Panitia Kerja (Panja) sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR.
Panja pertama mengawasi industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Fokusnya pada dugaan pelanggaran regulasi, mulai dari perizinan pengambilan air (SIPA), standar kesehatan menyangkut kandungan BPA dan bromat, hingga tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
“Permasalahan ini menunjukkan bahwa tantangan industri AMDK tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut persoalan ekologis dan sosiologis masyarakat,” kata Rahayu.
Panja kedua mengurus Kreativitas dan Distribusi Film Nasional (KDFN). Rahayu menyebut industri film nasional masih terbentur masalah struktural. Keterbatasan akses layar bioskop, ketimpangan distribusi antarwilayah, dan pergeseran konsumsi ke platform digital terus menggerus keberlanjutan karya sineas lokal. Peningkatan volume produksi film sekaligus mendorong kebutuhan tata kelola industri yang lebih terintegrasi dari hulu ke hilir.
Rekomendasi Kebijakan Berbasis Kondisi Lapangan
Komisi VII menargetkan kunjungan kerja reses ini menghasilkan masukan konkret. Bukan hanya soal program, tetapi juga menyangkut regulasi dan kebutuhan dukungan kebijakan yang benar-benar sesuai dengan kondisi faktual Sulawesi Utara.
Rekomendasi yang nantinya tersusun akan mencakup penguatan ekosistem pariwisata, pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi kreatif, serta penyiaran publik di daerah. Semuanya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Editor: Ratna Dewi
