Teras News — Harga BBM jenis Pertamax (RON 92) di negara-negara tetangga Indonesia sudah menyentuh kisaran Rp 20.000 hingga Rp 21.000 per liter. Di Indonesia, harga yang berlaku saat ini masih berada jauh di bawah angka itu, meski pemerintah baru saja melakukan penyesuaian harga.
Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dwi Anggia, mengungkapkan perbandingan itu untuk menjelaskan posisi harga Pertamax saat ini dalam konteks pasar regional. Ia menyampaikan keterangan tersebut saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (12/6/2026).
“Kalau kita berbicara harga keekonomian untuk BBM non-subsidi khususnya RON 92, kalau kita melihat negara tetangga itu di angka Rp 20-21 ribu (per liter). Jadi kenaikan atau penyesuaian yang dilakukan sekarang ini sebenarnya masih jauh di bawah harga keekonomian,” kata Dwi Anggia.
Baca Juga:
Pertalite dan Solar Subsidi Dijamin Tidak Naik
Bagi jutaan warga yang mengandalkan Pertalite untuk motor dan kendaraan sehari-hari, ada kepastian dari pemerintah. Pertalite tidak akan naik. Solar bersubsidi juga tidak bergerak.
Dwi Anggia menegaskan pemerintah memahami bahwa kenaikan harga BBM berdampak luas ke berbagai sektor. “Pertalite tidak akan naik, biosolar atau solar subsidi juga tidak akan naik. Karena ini yang akan berpengaruh sangat besar. Kemudian kalau bicara, ini kan efek dominionnya pasti ada. Tentu, pasti. Pemerintah juga memahami ini dan tidak bisa mengindahkan bahwa fakta itu ada,” ujarnya.
Pertamax sendiri masuk kategori BBM non-subsidi yang harganya mengikuti mekanisme pasar internasional. Komponen pembentuk harganya mencakup biaya pengadaan minyak mentah, distribusi, penyimpanan, hingga pajak yang ditanggung badan usaha penyalur.
Motor Bebas, tapi Antrean Bolak-Balik SPBU Disorot
Satu kekhawatiran yang sering muncul setiap kali ada isu BBM adalah pembatasan untuk kendaraan roda dua. Kementerian ESDM menegaskan tidak ada pembatasan sama sekali untuk pengguna motor.
“Untuk motor tidak akan ada pembatasan apapun. Itu sudah jelas disampaikan oleh Pak Menteri bahwa untuk kendaraan roda 2 bebas. Tapi jangan juga ada praktik-praktik helikopter yang bolak-balik tangkinya diisi bolak-balik SPBU kan juga banyak tuh,” tandas Dwi Anggia.
Yang menjadi fokus pengawasan pemerintah justru praktik penimbunan dan penyalahgunaan kuota subsidi di lapangan. Pola pengisian berulang di SPBU yang berbeda dalam waktu singkat, atau yang disebut “praktik helikopter”, disebut sebagai salah satu modus yang ingin ditekan agar pasokan BBM bersubsidi tidak terganggu.
Penyesuaian harga Pertamax dilakukan dengan alasan menjaga kelangsungan pasokan dari badan usaha penyalur. Tanpa penyesuaian, selisih antara harga jual dan harga keekonomian dinilai terlalu lebar untuk ditanggung badan usaha dalam jangka panjang. Publik kini menunggu kepastian angka resmi harga Pertamax terbaru yang akan berlaku, serta pengawasan di lapangan agar distribusi BBM bersubsidi tetap tepat sasaran.
Editor: Ratna Dewi
