Teras News — Satu perintah spesifik soal kebersihan dapur, satu permintaan percepatan ke wilayah paling terpencil di Indonesia. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memanggil pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membahas dua isu krusial dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG): standar keamanan pangan dan pemerataan jangkauan program ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Sisa Makanan Dilarang Masuk Dapur MBG
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, mengungkap isi pertemuan tersebut kepada publik pada Senin (28/4/2026). Pesan Gibran tegas: sisa makanan tidak boleh masuk ke dalam dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Pak Gibran mewanti-wanti agar sisa makanan jangan sampai masuk ke dapur, karena sisa makanan ini yang berpotensi menjadi salah satu sumber penyakit,” kata Nanik, mengutip arahan Wapres.
Baca Juga:
Gibran menyarankan agar proses pembersihan sisa makanan dikerjakan di luar area dapur. Tujuannya satu: mencegah kontaminasi silang yang bisa merusak kualitas makanan yang belum disajikan. Arahan ini akan diintegrasikan ke dalam standar operasional prosedur (SOP) keamanan pangan MBG.
Nanik menyebut latar belakang Gibran sebagai pengusaha katering menjadi alasan ia fasih soal alur dapur. “Sebagai mantan pengusaha di bidang katering, Wapres paham benar soal SOP alur dapur dan hal-hal kritis dalam hal keamanan pangan,” ucapnya.
Papua Jadi Sorotan: Banyak Kabupaten Belum Punya SPPG
Dari pertemuan yang sama, Gibran juga membawa temuan lapangan. Setelah mengunjungi sejumlah provinsi di Papua, ia mendapati masih banyak kabupaten yang belum memiliki SPPG, atau dapur resmi penyedia makanan bergizi dalam program MBG.
Kondisi itu mendorong Gibran meminta BGN mempercepat pemerataan program ke wilayah 3T. Bukan hanya soal distribusi makanan, tapi juga soal infrastruktur dasarnya.
BGN pun mengusulkan skema keterlibatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lewat dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR untuk membangun dapur-dapur baru di wilayah tersebut.
“Sebaiknya wilayah 3T kita melibatkan BUMN, dari CSR mereka bisa untuk membangun dapur, sehingga tidak harus dari APBN untuk membangun dapur atau SPPG,” kata Nanik.
Dengan skema CSR, pembangunan infrastruktur SPPG di daerah-daerah terpencil tidak sepenuhnya membebani anggaran negara. BGN berharap BUMN yang sudah beroperasi di wilayah 3T bisa segera digandeng untuk merealisasikan dapur-dapur baru tersebut.
Program MBG kini memasuki fase yang lebih kompleks: tidak lagi sekadar menyalurkan makanan, tapi membenahi sistem dari dalam dapur hingga menjangkau kabupaten-kabupaten yang selama ini luput dari program nasional.
Editor: Ratna Dewi
