Teras News — Empat kementerian sekaligus mengajukan tambahan anggaran untuk 2027, dengan permintaan terbesar datang dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) senilai Rp30 triliun. Pengajuan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama DPR terkait Pembicaraan Pendahuluan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2027, Jumat (12/6/2026).
KKP Minta Anggaran Hampir Dua Kali Lipat dari Pagu Indikatif
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengajukan tambahan Rp30 triliun dari pagu indikatif 2027 yang ditetapkan sebesar Rp15,63 triliun. Artinya, total anggaran yang diminta hampir tiga kali lipat dari angka awal. Tambahan itu diklaim dibutuhkan untuk mempercepat sejumlah program prioritas pemerintah di sektor kelautan dan perikanan.
Permintaan Trenggono menjadi yang terbesar di antara keempat kementerian yang mengajukan tambahan pada raker kali ini.
Baca Juga:
Kementan Minta Rp22,43 Triliun untuk Kedaulatan Pangan
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta tambahan Rp22,43 triliun dari pagu indikatif sebesar Rp23,23 triliun. Dana itu difokuskan untuk memenuhi target Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) di sektor komoditas pangan strategis, mulai dari gabah, jagung, kedelai, kelapa sawit, tebu, kopi, kelapa, kakao, pala, lada, susu, telur, hingga daging.
“Rancangan program prioritas Kementerian Pertanian tahun 2027 diarahkan untuk mendukung salah satu dari 8 klaster PKPN yaitu klaster kedaulatan pangan,” kata Amran.
Amran juga mengajukan tambahan anggaran untuk Badan Pangan Nasional (Bapanas). Angkanya cukup mencolok: Rp17,73 triliun dari pagu indikatif hanya Rp110,3 miliar. Tambahan ini disebut untuk mendukung pencapaian target pembangunan pangan nasional serta pelaksanaan berbagai program pemerintah.
Kemenperin dan Kemenkop Ikut Antre Tambahan Anggaran
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita meminta tambahan Rp1,59 triliun dari pagu indikatif Rp2,04 triliun, sehingga total anggaran Kemenperin 2027 menjadi Rp3,6 triliun. Agus menyebut dana itu akan dipakai untuk restrukturisasi mesin industri, penguatan industri kecil dan menengah (IKM), hilirisasi sumber daya alam, pendidikan vokasi, dan pengembangan sistem informasi industri.
“Karena itu kami mengusulkan kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp1,59 triliun untuk memperkuat pelaksanaan program-program prioritas yang berdampak langsung bagi peningkatan produktivitas, daya saing, program hilirisasi, penguatan industri kecil menengah, pengembangan sumber daya manusia industri, serta transformasi industri nasional,” ujar Agus di hadapan Komisi VII DPR.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono juga tidak ketinggalan. Ia meminta tambahan Rp1,34 triliun dari pagu indikatif Rp542,88 miliar, atau sekitar 2,5 kali lipat dari angka awal. Sebagian besar dana akan diarahkan untuk mengoperasionalkan lebih dari 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di seluruh Indonesia.
“Mengingat besarnya tantangan dan luasnya cakupan program yang diamanatkan kepada Kementerian Koperasi, kami mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun 2027 sebesar Rp1,34 triliun,” kata Ferry.
Pengajuan tambahan anggaran oleh berbagai kementerian ini merupakan bagian dari proses penyusunan APBN 2027 yang tengah berjalan. Dalam mekanisme anggaran negara, pagu indikatif yang ditetapkan di awal bisa berubah setelah melalui pembahasan antara pemerintah dan DPR sebelum APBN disahkan. DPR belum mengumumkan posisi resminya atas seluruh permintaan tersebut.
Editor: Arif Budiman
