Teras News — Program Makan Bergizi Gratis yang melibatkan lebih dari 27 ribu dapur di seluruh Indonesia kini menghadapi ujian kepercayaan publik setelah kasus dugaan korupsi besar mencuat di tengah proses implementasinya.
Peneliti Pusat Riset Kependudukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Yanu Endar Prasetyo, berbicara soal ini dalam sesi wawancara di ANTARA Heritage Center, Jakarta, pada Rabu pekan ini. Ia mendorong seluruh pemangku kepentingan agar tidak menyempitkan evaluasi hanya pada kesalahan individu tertentu.
“Nah sayangnya ketika hari ini kita temukan mega korupsi yang terjadi, tentu ini menjadi satu pembelajaran yang sangat mahal. Tentu ini dari sisi kebijakan publik ada persoalan perencanaan yang bisa kita evaluasi tentunya,” kata Yanu.
Baca Juga:
Bagi Yanu, program MBG sejatinya memiliki tujuan yang mulia. Namun kendala di lapangan, dari isu higienitas fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga dugaan praktik korupsi, mencerminkan celah pada sistem yang belum matang sejak tahap perencanaan.
“Jadi kalau kita bicara sebuah kebijakan atau program seperti MBG, kita tidak bisa membahasnya person to person interest. Jadi bukan individu-individu, tapi satu kesatuan sistem. Karena korupsi itu juga bisa berjalan ketika sistem itu bocor atau punya celah,” ujarnya.
Yanu mendorong pemetaan ulang potensi konflik kepentingan di antara semua aktor pelaksana, mulai dari Badan Gizi Nasional (BGN), mitra swasta pemegang SPPG, hingga fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemetaan itu, menurutnya, menjadi kunci agar masalah teknis di lapangan bisa dicegah lebih awal, bukan ditangani setelah merugikan jutaan penerima manfaat.
“Artinya kita bisa menjadikan ini momentum untuk menata ulang secara cukup radikal. Tanpa kehati-hatian dalam perencanaan, pengawasan, implementasi, tentunya ini akan menjadi persoalan yang sangat besar di masa depan,” tegas Yanu Endar Prasetyo.
Berita Terkait
Editor: Arif Budiman
