Teras News — Sabtu (20/6/2026) waktu setempat, Presiden Bolivia Rodrigo Paz mengumumkan status keadaan darurat nasional di tengah krisis politik dan ekonomi yang telah membekukan kehidupan warga selama hampir dua bulan. Pengumuman itu bukan sekadar keputusan administratif — bagi jutaan warga Bolivia, ini adalah respons atas kondisi yang sudah melampaui batas.
Blokade jalan yang berlangsung sekitar 50 hari terakhir telah memutus jalur distribusi makanan, bahan bakar, dan pasokan medis di berbagai penjuru negara Amerika Selatan itu. Kantor Ombudsman Bolivia mencatat setidaknya 14 orang meninggal dunia dalam periode 1 Mei hingga 15 Juni akibat gejolak yang terus membara.
Warga Tak Bisa Kerja, Anak-Anak Tak Bisa Sekolah
Bagi warga biasa, krisis ini terasa di setiap sudut kehidupan. Jalan yang terblokade bukan hanya menghambat truk pengangkut barang, tetapi juga memotong akses mereka ke klinik, sekolah, dan tempat kerja. Kelangkaan bahan pokok dan obat-obatan mulai dirasakan di sejumlah wilayah.
Baca Juga:
Paz menegaskan bahwa pemerintah tidak punya pilihan selain bertindak. “Warga Bolivia tidak dapat terus menjadi sandera blokade yang menghalangi mereka bekerja, belajar, menerima perawatan medis, memenuhi kebutuhan hidup, dan membawa nafkah ke rumah mereka,” katanya dalam pidato kenegaraan, seperti dilaporkan CNN International.
Penetapan darurat nasional membuka kewenangan bagi militer dan kepolisian untuk turun tangan memulihkan akses jalan di seluruh wilayah Bolivia. Sebulan sebelumnya, Paz sudah menandatangani undang-undang yang mengizinkan keterlibatan militer dalam konflik internal, namun saat itu ia menyebut darurat nasional hanya akan menjadi pilihan terakhir jika dialog gagal.
Demonstran Tuntut Paz Mundur
Gelombang protes yang awalnya dipicu kenaikan biaya hidup kini berubah wujud. Koalisi pendemo yang terdiri dari serikat pekerja, kelompok petani, dan pendukung mantan Presiden Evo Morales sudah melampaui tuntutan ekonomi semata. Mereka mendesak Paz mundur dari kursi kepresidenan.
Paz menyebut ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini untuk tujuan destabilisasi. “Kelompok-kelompok terorganisasi terus menggunakan kekerasan untuk melumpuhkan negara,” ujarnya.
Ia mengklaim pemerintah telah menempuh semua jalur damai sebelum memutuskan langkah ini. “Setelah menghabiskan seluruh upaya dialog, setelah mencapai kesepakatan dengan mereka yang memiliki tuntutan yang sah, dan setelah dengan jelas mengidentifikasi mereka yang menggunakan kekerasan untuk mencoba mengguncang stabilitas Bolivia, kami telah mengambil keputusan untuk memberlakukan keadaan darurat di seluruh wilayah,” kata Paz.
Ekonomi Nyaris Terhenti
Bolivia memang bukan negara yang asing dengan gejolak politik. Negara penghasil gas alam terbesar kedua di Amerika Selatan ini kerap dilanda ketegangan antara pemerintah pusat dan berbagai kelompok kepentingan, terutama sejak era Evo Morales yang memerintah selama hampir 14 tahun sebelum terguling pada 2019.
Kali ini, tekanan ekonomi yang memperburuk daya beli masyarakat menjadi sumbu yang membakar kembali bara lama. Blokade jalan yang meluas membuat roda perekonomian nyaris berhenti total, memukul bisnis kecil dan memperparah kelangkaan di pasar.
Dengan darurat nasional kini resmi diberlakukan, perhatian tertuju pada respons kelompok-kelompok yang selama ini memimpin blokade — apakah mereka akan mundur atau justru memperkeras perlawanan menghadapi aparat yang kini memiliki mandat lebih luas untuk bertindak.
Editor: Ratna Dewi
