Gerindra Depok Siapkan 100 Beasiswa S1 per Tahun di STIHP Pelopor Bangsa, Biaya dari Swadaya Kader

Teras News — Jumat (12/6/2026), DPC Partai Gerindra Kota Depok menandatangani perjanjian kerja sama beasiswa pendidikan dengan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Politik (STIHP) Pelopor Bangsa. Program ini menargetkan 100 mahasiswa baru setiap tahun, dengan prioritas bagi kader partai yang tersebar di berbagai wilayah Kota Depok.

100 Beasiswa per Tahun, Seluruhnya dari Kantong Kader

Ketua DPC Partai Gerindra Kota Depok, Pradi Supriatna, memastikan program ini tidak menyentuh anggaran negara sama sekali. Tidak ada dana APBD maupun APBN yang digunakan. Pembiayaan bersumber murni dari swadaya internal partai.

“Ini beasiswa murni hasil gotong royong kader Gerindra. Target kami tahun ini 100 anak bisa kuliah di STIHP Pelopor Bangsa,” kata Pradi.

Beasiswa ditujukan bagi kader yang belum menempuh pendidikan tinggi dalam periode 2023 hingga 2026. Peluang juga terbuka bagi masyarakat umum di luar kader, asalkan lolos proses verifikasi.

Dalam Lima Tahun, Target 500 Sarjana Siap Terjun ke Masyarakat

Sekretaris DPC Gerindra Kota Depok, Hamzah, menghitung proyeksi jangka panjang dari program ini. Jika konsisten berjalan setiap tahun, angkanya tidak kecil.

“Kalau setiap tahun ada 100 orang yang kuliah, maka dalam lima tahun ke depan kita bisa memiliki 500 sarjana yang siap mengabdi dan turun langsung ke masyarakat,” ujarnya.

Pradi menambahkan, penguatan pendidikan di bidang hukum dan politik dinilai penting untuk mencetak kader yang berintegritas dan kompeten. Dua bidang studi itu relevan langsung dengan kebutuhan partai maupun kebutuhan masyarakat luas.

Rektor STIHP Sambut Kerja Sama, Buka Peluang Buka Program S2

Rektor STIHP Pelopor Bangsa, Mohamad Ali Syaifudin, menyambut kerja sama ini dengan antusias. Ia menyebut kolaborasi bersama Gerindra Depok sebagai langkah untuk membangun budaya hukum dan politik yang lebih kokoh melalui jalur pendidikan formal.

“Alhamdulillah kerja sama ini dapat terjalin. Ke depan kami ingin membangun budaya hukum dan politik yang lebih kuat melalui pendidikan,” ucap Mohamad Ali Syaifudin.

Ia juga mengungkap rencana pembukaan program pascasarjana (S2) apabila program beasiswa ini berjalan sesuai harapan. Rencana itu masih bergantung pada perkembangan kerja sama ke depan.

Program beasiswa ini menjadi salah satu wujud nyata keterlibatan partai politik dalam sektor pendidikan di tingkat daerah. Publik kini menanti realisasi target 100 mahasiswa angkatan pertama yang dijanjikan pada tahun ini.