Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjalin sinergi dengan Kongres Advokat Indonesia (KAI) untuk memperluas akses layanan hukum bagi masyarakat dan memperkuat reformasi birokrasi di wilayahnya.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan hal itu saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-VIII KAI di Metro Park View Hotel, Kota Semarang, Jumat (17/4/2026).
“Kami menerapkan collaborative government untuk membangun suatu daerah, tidak bisa sendiri, semua harus dirangkul agar mempunyai kebersamaan. Together we can, bersama-sama kita bisa, sehingga program advokat dengan program pemerintah bisa selaras,” kata Luthfi.
Baca Juga:
Peran Advokat dalam Pos Bantuan Hukum
Luthfi menegaskan, advokat merupakan salah satu profesi yang membantu masyarakat dalam mencari keadilan. Peran advokat melalui pos bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu disebut sangat krusial.
Menurut Luthfi, advokat tidak hanya menjalankan profesi, tetapi juga berperan sebagai penjaga keadilan dan pelindung hak asasi manusia.
“Maka ia harus ikut serta dalam menciptakan suasana tertib dan aman, dengan cara pendampingan aspek hukum. Ini penting, selaras dengan program pemerintah terkait Posbankum,” ujarnya.
Luthfi juga menyebutkan bahwa ketertiban hukum sangat penting bagi suatu wilayah karena akan berdampak pada daya tarik investasi.
Rakernas KAI Diikuti Perwakilan Se-Indonesia
Ketua Panitia Rakernas ke-VIII KAI, Diewang Purnama, mengatakan acara tersebut diikuti oleh perwakilan pengurus KAI dari seluruh Indonesia.
Rakernas ke-VIII ini disebut sebagai momentum untuk melakukan evaluasi dan menyusun program kerja, serta memperkuat langkah-langkah dalam penataan hukum.
Tujuan yang disampaikan dalam kegiatan itu adalah membentuk advokat yang profesional, berintegritas, dan mampu menjawab tantangan zaman.
Dilansir dari laporan Humas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
