Anggota DPR Gerindra Gus Mamak Tinjau Dapur MBG Kepanjen, Fasilitas dan Kualitas Makanan Dinyatakan Layak

Teras News — Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Ma’ruf Mubarok atau yang akrab disapa Gus Mamak, mengunjungi Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) Jatirejoyoso 3 di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Senin (27/4/2026). Kunjungan itu bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dapur Jatirejoyoso 3 Dinyatakan Memenuhi Standar

Gus Mamak, yang merupakan anggota DPR dapil Jawa Timur V (Malang Raya), hadir didampingi Wakil Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur Chusni Mubarok serta jajaran Muspika Kecamatan Kepanjen. Dari hasil peninjauan, dapur MBG di lokasi itu dinyatakan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah.

“Kami memiliki tanggung jawab memastikan program Makan Bergizi berjalan transparan dan memberi manfaat nyata. Dari hasil tinjauan, Dapur Jatirejoyoso 3 telah memenuhi syarat, baik dari sisi fasilitas, kebersihan, hingga kualitas makanan yang aman dikonsumsi,” kata Gus Mamak.

Chusni Mubarok menilai pengelolaan dapur MBG di Kepanjen sudah berjalan secara profesional. Ia menekankan pengawasan harus dilakukan secara berkelanjutan agar manfaat program tersebar merata ke masyarakat yang membutuhkan.

Kepala Dapur: Kunjungan Wakil Rakyat Jadi Dorongan Semangat

Kepala Dapur SPPG Jatirejoyoso 3, Ananda Raffi Sutrisno, menyambut baik kedatangan rombongan dari Jakarta itu. Menurutnya, perhatian langsung dari anggota DPR memberi dampak positif bagi tim pelaksana di lapangan.

“Kehadiran anggota DPR RI menjadi dorongan semangat bagi kami untuk terus memberikan pelayanan terbaik dan menjaga kualitas dapur pelaksana Makan Bergizi Gratis ini,” ujar Ananda.

Program MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang menyasar peningkatan asupan gizi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Pelaksanaannya melibatkan dapur-dapur produksi yang tersebar di berbagai daerah, dengan standar kebersihan dan keamanan pangan sebagai syarat utama operasional.

Pengawasan lapangan oleh anggota legislatif di Kabupaten Malang ini menunjukkan bahwa mekanisme kontrol program berjalan hingga tingkat kecamatan. Publik menunggu apakah temuan dari kunjungan ini akan ditindaklanjuti dalam forum resmi di DPR maupun DPRD Jawa Timur.