Teras News — Lebih dari 500 ribu warga Sumatera Utara tercatat sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH), sementara penerima bantuan sembako menembus angka 800 ribu jiwa. Angka itu menjadikan Sumut sebagai provinsi dengan penerima bansos terbesar di Pulau Sumatera, dan kini mendorong desakan agar skema bantuan sosial tak lagi sekadar memenuhi kebutuhan konsumsi harian.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Muhammad Husni, mengangkat persoalan ini dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII ke Kantor Gubernur Sumatera Utara di Kota Medan, Kamis (23/4). Pertemuan itu melibatkan mitra kerja dari Kementerian Sosial, Baznas, serta Kementerian Haji dan Umrah.
“Sumatera Utara merupakan penerima bantuan sosial terbesar di Sumatera. Karena itu, kami mendorong para bupati dan wali kota lebih proaktif dalam menyusun program pengentasan kemiskinan,” kata Husni.
Baca Juga:
Bansos Konsumtif Dinilai Belum Angkat Warga dari Kemiskinan
Husni menegaskan bahwa bantuan dari Kementerian Sosial semestinya diarahkan untuk mendorong kemandirian ekonomi, bukan hanya memenuhi kebutuhan jangka pendek. Ia mendorong agar warga yang masuk kelompok termiskin, yang dalam sistem pemerintah dikenal sebagai desil 1 dan 2, bisa naik ke desil 5 atau 6 melalui dukungan modal usaha kecil dan penguatan UMKM.
“Dengan upaya membuka lapangan kerja dan memberikan penghidupan yang layak, kita ingin masyarakat di desil 1 atau 2 bisa naik ke desil 5 atau 6, sehingga jumlah penerima bansos dapat berkurang signifikan,” ujarnya.
Desil dalam konteks ini merujuk pada pengelompokan kesejahteraan rumah tangga, di mana desil 1 berarti kelompok paling miskin dan desil 10 kelompok paling sejahtera.
Legislator dari Partai Gerindra itu menekankan perlunya sinergi nyata antara pemerintah pusat dan kepala daerah agar program graduasi kemiskinan, yakni proses perpindahan warga dari status penerima bansos menjadi mandiri secara ekonomi, bisa berjalan lebih cepat dan terukur.
Kuota Haji Sumut 2026 Berkurang Lebih dari 2.000 Orang
Husni juga menyinggung kabar yang berdampak langsung pada ribuan calon jemaah haji asal Sumut. Kuota jemaah haji dari provinsi ini tahun 2026 berkurang lebih dari 2.000 orang, sebagai dampak dari penyesuaian waktu tunggu yang kini mencapai sekitar 26 tahun.
Meski begitu, ia memberikan apresiasi terhadap kinerja Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sumut yang dinilai tetap memberikan pelayanan optimal di tengah kondisi tersebut.
Kepada jemaah kloter awal yang sudah mulai diberangkatkan, Husni menitipkan pesan soal kondisi fisik. “Jemaah kloter awal umumnya akan menuju Madinah terlebih dahulu untuk beribadah di Masjid Nabawi. Perjalanan ini berlangsung sekitar 41 hari, jadi tolong dijaga kesehatan dan tenaga, jangan sampai kelelahan di awal,” katanya.
Puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, yang dikenal dengan istilah Armuzna, baru akan berlangsung pada akhir Mei 2026. “Simpan tenaga untuk prosesi inti. Kami berharap seluruh jemaah embarkasi Sumatera Utara dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan meraih haji yang mabrur,” pungkas Husni.
Dengan jumlah penerima bansos yang masif, tekanan terhadap pemerintah daerah di Sumut untuk merancang program pemberdayaan ekonomi yang lebih konkret kini semakin besar. Sejauh mana kepala daerah merespons dorongan dari DPR ini akan menentukan apakah angka penerima bantuan sosial di provinsi tersebut bisa benar-benar menyusut dalam beberapa tahun ke depan.
Editor: Surya Dharma
