Teras News — Dua pejabat tinggi Kementerian Keuangan dicopot Senin (4/5/2026) setelah terbukti menyodorkan data yang tidak benar soal restitusi pajak kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Pemecatan ini menyusul temuan bahwa nilai restitusi pajak 2025 membengkak jauh melebihi laporan awal yang diterima Purbaya.
Restitusi pajak adalah mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada wajib pajak. Total nilai restitusi pada 2025 mencapai Rp361,15 triliun, naik 35,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka itu jauh melampaui estimasi yang dilaporkan staf kepada Purbaya di awal tahun.
“Tahun lalu saya salah menebak total restitusi yang keluar. Padahal di rapat sudah saya tanyakan berapa sih potensinya. Staf saya bilang sedikit. Di akhir tahun saya baru tahu keluarnya berkali-kali lipat yang mereka sebutkan,” kata Purbaya di kantornya, Jakarta.
Baca Juga:
Industri Batu Bara Jadi Sorotan, Negara Nombok Rp25 Triliun
Purbaya mengungkapkan bahwa sektor batu bara menjadi salah satu titik masalah terbesar. Negara terpaksa membayar restitusi PPN untuk sektor tersebut senilai bersih Rp25 triliun, sebuah angka yang ia nilai tidak wajar.
“PPN-nya saya nombok Rp25 triliun restitusinya, net, jadi saya bayar. Kan ada yang enggak benar hitungannya,” ucapnya.
Untuk menyelisik persoalan ini lebih dalam, Purbaya menyerahkan audit total restitusi ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), mencakup periode 2016 hingga 2025. Audit BPKP ini berjalan terpisah dari investigasi internal yang sudah ia lakukan sendiri terhadap lima pejabat tertinggi yang mengeluarkan restitusi.
Dari lima pejabat yang diinvestigasi, dua di antaranya langsung dicopot hari itu juga.
Purbaya: “Siapa yang Main, Kita Hantam”
Purbaya menegaskan pemecatan ini bukan gertakan. Ia menyatakan pelaksanaan restitusi ke depan harus lebih terukur, dan setiap penyimpangan data tidak akan dibiarkan.
“Saya investigasi lima orang pejabat yang paling tinggi mengeluarkan restitusi, hari ini 2 akan saya copot. Serius kan? Ada itu, suka-suka menteri lah,” kata Purbaya.
Ia juga memastikan restitusi akan direm sementara hingga hasil audit dan investigasi rampung. “Sementara itu dibatalkan supaya tidak terlalu tidak terkendali, kalau ada kesalahan. Nanti kalau kesalahannya sudah ketemu, ya sudah. Siapa yang main, kita akan hantam,” tegasnya.
Pesan yang ingin ia sampaikan ke seluruh jajaran Kemenkeu jelas. “Message-nya adalah ketika ada instruksi seperti itu, jalankan dengan baik, jangan jor-joran. Jadi saya enggak main-main,” kata Purbaya.
Publik kini menunggu hasil audit BPKP atas data restitusi 2016-2025, yang berpotensi membuka gambaran lebih lengkap tentang seberapa jauh persoalan ini berlangsung selama satu dekade terakhir.
Editor: Ratna Dewi
