Teras News — Tujuh puluh tujuh tahun setelah Indonesia merdeka, data kemiskinan baru mulai dikelola secara terintegrasi dan sistematis. Pemerintah kini bersiap memperluas program digitalisasi bantuan sosial ke 42 kabupaten/kota serentak mulai 1 Juni 2026, setelah sebelumnya menguji coba sistem ini di Kabupaten Banyuwangi.
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (PTDP), Luhut Binsar Pandjaitan, menyebut hasil piloting di Banyuwangi membuktikan bahwa penggabungan data kependudukan, kepemilikan aset, kepegawaian, hingga konsumsi listrik secara nyata meningkatkan akurasi dalam menentukan siapa yang layak menerima bansos.
“Setelah 77 tahun Indonesia berdiri, data kemiskinan benar-benar mulai diadministrasikan secara lebih terintegrasi dan sistematis. Karena itu, interoperabilitas dan sinkronisasi lintas sektor harus berjalan tanpa hambatan,” kata Luhut dalam keterangan tertulis, Kamis.
Baca Juga:
10 Juta Rumah Tangga Masuk Sistem, Pendataan Rampung Juli 2026
Pada fase ini, sistem digitalisasi bansos diperkirakan akan mengelola data dari 10 hingga 11 juta rumah tangga pendaftar. Proses pendataan ditargetkan tuntas pada akhir Juli 2026. Setelah itu, penyaluran bantuan sosial dilakukan secara bertahap berbasis verifikasi data terbaru.
Bagi jutaan keluarga penerima manfaat, perubahan ini berpengaruh langsung: penerima yang selama ini tidak tepat sasaran berpotensi tersingkir dari daftar, sementara warga yang selama ini terlewat bisa masuk untuk pertama kalinya. Sistem baru ini mengandalkan delapan sumber data sekaligus, yakni Dukcapil, BPS, BKN, PLN, BPJS Ketenagakerjaan, ATR/BPN, Korlantas Polri, dan Kementerian Sosial.
Seluruh data lintas instansi itu disinkronkan lewat Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Sistem ini diklaim sudah teruji dan siap memfasilitasi pertukaran data otomatis antar lembaga.
Luhut Minta Keamanan Siber Dijaga Ketat oleh BSSN
Luhut tidak hanya bicara soal kecepatan. Ia secara khusus menekankan perlindungan data jutaan warga yang masuk ke dalam sistem.
“Saya meminta setiap instansi pemilik data memastikan Service Level Agreement (SLA) terpenuhi agar tidak terjadi bottleneck di lapangan. Keamanan siber juga wajib dijaga dengan standar tertinggi oleh BSSN, mengingat ini menyangkut data jutaan rakyat Indonesia,” ujarnya.
Untuk memantau jalannya integrasi, tim komite menggelar rapat koordinasi daring setiap dua hari sekali. Rapat itu mencakup pemantauan repository integration, pengujian data lokal, hingga staging test data.
Presiden Prabowo Dijadwalkan Tinjau Langsung 8–9 Juni 2026
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meninjau langsung implementasi sistem di lapangan melalui kunjungan kerja ke Surabaya, Banyuwangi, dan Bali pada 8–9 Juni 2026. Kunjungan itu dilanjutkan dengan Rapat Terbatas di Istana Tampak Siring.
Jika seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal, Luhut optimistis peluncuran nasional sistem perlindungan sosial digital bisa dilaksanakan Oktober 2026. “Jika seluruh tahapan ini berjalan sesuai rencana dan fundamental sistem kita terjaga baik, roll out nasional sistem perlindungan sosial digital optimis dapat kita laksanakan pada bulan Oktober mendatang sesuai arahan Bapak Presiden,” tuturnya.
Publik kini menunggu apakah target pendataan akhir Juli bisa terpenuhi, mengingat sistem ini harus menyerap data dari lebih dari sepuluh juta rumah tangga dalam waktu kurang dari dua bulan sejak kick-off.
Editor: Ratna Dewi
