Teras News — 14 orang tewas dan 84 lainnya luka-luka. Angka itu yang tersisa dari tabrakan beruntun KRL dengan KA Argo Bromo di kawasan Bekasi Timur, Senin (27/4) malam, sebuah tragedi yang kini memaksa DPR RI mendesak percepatan pemisahan jalur kereta api di koridor paling padat di Indonesia.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menyebut kecelakaan itu bukan sekadar kelalaian teknis sesaat. Legislator dari Fraksi Gerindra itu menilai ada tekanan sistemik pada jalur rel perkotaan yang selama ini luput dari evaluasi menyeluruh.
“Insiden di Bekasi Timur menunjukkan bahwa jalur rel dengan kepadatan tinggi menghadapi tekanan sistemik yang menuntut evaluasi mendalam terhadap sistem keselamatan mulai dari perencanaan, pemantauan, hingga respons dalam kondisi gangguan berantai,” kata Iwan Aras, Rabu (29/4/2026).
Baca Juga:
Taksi Listrik Mogok Jadi Titik Awal Bencana
Kronologi kejadian bermula dari sebuah taksi listrik yang mogok di perlintasan sebidang sekitar Stasiun Bekasi Timur. KRL yang melintas menghantam kendaraan itu. Evakuasi dimulai, tapi KRL terpaksa berhenti di jalur aktif.
Di situlah malapetaka kedua terjadi. KA Argo Bromo yang melaju dari belakang menghantam KRL yang sedang dievakuasi. Lokomotif Argo Bromo merangsek masuk ke gerbong terakhir KRL yang penuh penumpang. Benturannya keras. Gerbong ringsek. Empat belas nyawa melayang.
Bagi Iwan, akar masalahnya ada jauh sebelum malam itu. Perlintasan sebidang, titik di mana rel kereta berpotongan langsung dengan jalan raya tanpa pemisah fisik, sudah lama jadi bom waktu.
“Perlintasan sebidang harus segera dibenahi. Persoalan seperti ini masih sering terjadi dan berpotensi menimbulkan kecelakaan,” tegasnya.
Rp 4 Triliun untuk 1.800 Titik Perlintasan di Jawa
Iwan menyambut komitmen Presiden Prabowo Subianto yang berencana mengalokasikan anggaran sekitar Rp 4 triliun untuk memperbaiki 1.800 titik perlintasan kereta api di Pulau Jawa. Ia menilai anggaran itu perlu difokuskan pada pembangunan flyover atau underpass di titik-titik dengan risiko tertinggi.
“Pembangunan perlintasan tidak sebidang seperti underpass dan overpass harus menjadi prioritas berbasis risiko,” ucapnya.
Di koridor padat seperti Jakarta dan sekitarnya, frekuensi kereta yang tinggi membuat palang perlintasan sering tertutup lama. Antrean kendaraan menumpuk. Pengemudi mulai nekat menerobos. Risiko tabrakan naik berlipat.
Double Track Jakarta–Cikarang, Desakan yang Menguat
Kecelakaan ini turut menghidupkan kembali desakan penyelesaian proyek Double-Double Track Jakarta–Cikarang, sebuah proyek yang bertujuan memisahkan jalur KRL dari jalur kereta antarkota jarak jauh. Selama ini, kedua jenis kereta itu berbagi rel yang sama meski karakteristik operasionalnya berbeda: KRL sering berhenti dan berakselerasi pendek, sementara kereta antarkota melaju cepat dengan jarak henti yang jauh lebih panjang.
“Pemisahan jalur operasional harus menjadi prioritas. Penyelesaian proyek Double-Double Track Jakarta–Cikarang tidak hanya meningkatkan kapasitas, tetapi juga keselamatan,” ungkap Iwan.
Menurutnya, keselamatan perkeretaapian tidak bisa hanya bergantung pada disiplin masinis atau petugas di lapangan. Sistem harus mampu mendeteksi gangguan, mengisolasi risiko, dan memutus rantai insiden sebelum berkembang menjadi bencana.
Dengan korban jiwa yang sudah mencapai 14 orang, tekanan publik terhadap penyelesaian proyek pemisahan jalur dan perbaikan perlintasan sebidang dipastikan akan semakin besar dalam waktu dekat.
Editor: Surya Dharma
