Teras News — Jumat (8/5/2026), Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono menyampaikan peringatan serius soal masa depan ekspor minyak sawit mentah (CPO) Indonesia. Berbicara dalam program Squawk Box di CNBC Indonesia, ia menegaskan bahwa produksi CPO nasional saat ini masih mencukupi kebutuhan dalam negeri, namun ada ancaman nyata di depan jika hambatan pada Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tidak segera diatasi.
Produksi 51 Juta Ton Masih Aman, tapi Tidak Ada Jaminan untuk Jangka Panjang
Eddy memastikan produksi CPO Indonesia yang mencapai 51 juta ton masih cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik, termasuk program B50 (program mandatori campuran 50 persen bahan bakar nabati berbasis sawit pada biodiesel). Angka itu terlihat meyakinkan. Namun persoalannya bukan di angka hari ini, melainkan di proyeksi ke depan.
Jika kebutuhan domestik terus naik sementara produksi tidak tumbuh, volume ekspor CPO Indonesia akan tergerus. Bagi pasar global, penurunan pasokan dari Indonesia bukan perkara kecil. Indonesia adalah eksportir sawit terbesar di dunia, dan jika pasokan CPO dari Indonesia menyusut di pasar internasional, konsumen global akan beralih ke minyak nabati lain — yang pada akhirnya akan mendorong harga minyak nabati dunia naik.
Baca Juga:
Perang Dagang Hantam Ekspor CPO, DMO Ikut Anjlok
Eddy juga mengaitkan kelangkaan MinyaKita yang belakangan dikeluhkan masyarakat dengan dinamika ekspor CPO. Ia menjelaskan, situasi perang (konflik geopolitik global) berdampak pada penurunan ekspor CPO Indonesia hingga 30 persen. Penurunan ekspor itu langsung memangkas kewajiban pasar domestik atau DMO (Domestic Market Obligation), yaitu kewajiban produsen menyisihkan sebagian produksi untuk kebutuhan dalam negeri.
DMO turun dari 1,9 juta ton menjadi 1 juta ton. Akibatnya, pasokan minyak goreng untuk kebutuhan dalam negeri ikut berkurang, dan itulah yang menjadi salah satu penyebab kelangkaan MinyaKita di pasaran.
PSR Terhambat, Petani Sawit Kesulitan Replanting
Inti masalah jangka panjang yang disoroti Eddy adalah Program Peremajaan Sawit Rakyat atau PSR. Program ini dirancang untuk membantu petani sawit kecil melakukan replanting (penanaman ulang) kebun sawit yang sudah tua dan tidak produktif. Sayangnya, program itu terhambat di lapangan.
GAPKI mendorong pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan PSR dan menghapus berbagai hambatan yang membuat petani sulit melakukan replanting. Salah satu hambatan terbesar adalah akses pendanaan. Bantuan yang dibutuhkan petani untuk peremajaan kebun mencapai Rp 60 juta per hektare per petani.
“Ke depan, GAPKI mendorong upaya percepatan Program PSR dan mengatasi semua persoalan yang menghambat petani untuk melakukan replanting termasuk mendapatkan bantuan pendanaan sebesar 60 juta per hektare per petani,” kata Eddy dalam wawancara itu.
Posisi RI sebagai Eksportir Utama Sawit Dunia Jadi Taruhan
Indonesia bersama Malaysia menguasai lebih dari 85 persen pasokan minyak sawit dunia. Posisi dominan ini menjadikan kebijakan produksi dan ekspor Indonesia sangat berpengaruh terhadap harga komoditas pangan global. Ketika stagnasi produksi mengancam volume ekspor, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh industri sawit nasional, tetapi juga oleh konsumen minyak nabati di Asia, Afrika, dan Eropa.
Kini bola ada di tangan pemerintah. Percepatan PSR dan kemudahan akses pendanaan bagi petani menjadi kunci apakah Indonesia bisa mempertahankan posisinya di pasar sawit global dalam satu dekade ke depan.
Editor: Arif Budiman
