Kapolri Listyo Sigit Janji Tindaklanjuti Rekomendasi Reformasi Polri Usai Bertemu Presiden Prabowo di Istana

Teras News — Selasa (5/5), Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo keluar dari Istana Merdeka, Jakarta, dengan satu pesan tegas: seluruh rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) akan segera ditindaklanjuti. Pernyataan itu disampaikan langsung usai pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan komisi tersebut yang membahas arah reformasi institusi kepolisian ke depan.

Pertemuan Bahas Tata Kelola dan Pengawasan Polri

Agenda pertemuan di Istana Merdeka itu bukan sekadar audiensi biasa. Presiden Prabowo menerima laporan hasil kerja KPRP sekaligus mendiskusikan kebijakan reformasi Polri, termasuk dua isu sentral yang menjadi sorotan publik dalam beberapa tahun terakhir: penguatan tata kelola dan perbaikan sistem pengawasan institusi.

Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) adalah badan yang dibentuk untuk mengevaluasi kinerja dan mendorong perubahan mendasar dalam tubuh Polri, khususnya menyangkut akuntabilitas dan profesionalisme aparat. Rekomendasi yang dihasilkan komisi ini menjadi acuan perbaikan yang diharapkan berdampak langsung pada layanan kepolisian kepada masyarakat.

Listyo Sigit: Polri Siap Bergerak

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan institusinya siap bergerak mengeksekusi seluruh poin rekomendasi tanpa terkecuali. Komitmen itu ia sampaikan secara terbuka setelah pertemuan rampung.

Tidak ada tenggat waktu spesifik yang disebutkan secara publik dalam keterangan resmi usai pertemuan tersebut. Namun penegasan Kapolri menunjukkan bahwa tekanan untuk berubah kini datang langsung dari tingkat tertinggi pemerintahan.

Bagi warga biasa, reformasi Polri bukan isu abstrak. Kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian selama ini kerap tergerus oleh kasus pelanggaran etik, lemahnya penanganan laporan, hingga praktik yang dinilai tidak transparan. Rekomendasi KPRP diharapkan membawa perubahan yang terasa di level pelayanan paling bawah, dari kantor polisi kecamatan hingga respon darurat di lapangan.

Presiden Prabowo sendiri menempatkan reformasi Polri sebagai bagian dari agenda pembenahan institusi negara sejak awal pemerintahannya. Pertemuan pada Selasa (5/5) itu menjadi salah satu forum evaluasi formal antara kepala negara, komisioner reformasi, dan pimpinan tertinggi Polri.

Publik kini menunggu langkah nyata setelah pernyataan komitmen itu bergulir keluar dari gerbang Istana Merdeka.